POLITISASI APBD 2020 KABUPATEN BANDUNG

Oleh : Ir. Djefry W. Dana M. Arch

TIDAK bisa dipungkiri Rencana APBD 2020 yang di ajukan PEMKAB Bandung kepada DPRD Kabupaten Bandung yang baru di lantik, syarat dengan kepentingan PILKADA 2020, hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat atas harapan terselenggaranya PILKADA 2020 yang jurdil.

Tercatat, rencana anggaran yang terindikasi politisasi :

1. Saber Pungli – Rp. 1.135.550.000,- dengan Penanggungjawab DN dan  Ketua Pelaksana Wakapolres

2. LLI (lansia) – Rp. 500.000.000,- dengan Ketua Obar Sobarna

3. FORMI – Rp. 500.000.000,- dengan Ketua Nia (isteri Dadang Naser)

4. ORMAS ISLAM – Rp. 16.627.500.000

5. KONI – Rp. 6.000.000.000 dengan Ketua Herda M Ghani dari GOLKAR

6. PAUD – Rp. 1.500.000.000, dengan Ketua Nia (isteri DN)

7. KNPI – Rp.750.000.000 dengan Ketua Galih Kades Tegal Luar

8. Karang Taruna – Rp.250.000.000 dengan Ketua Agus Taryana

Delapan item ini baru yang teramati, belum lagi pos-pos lainnya yang sudah pasti, banyak yang terindikasi anggaran-anggaran syarat politis.

Praktek-praktek politis anggaran sudah bukan rahasia lagi, menjadi senjata pamungkas Incumbent dan dinasty dalam melanggengkan kekuasaannya, sebagai contoh Anggaran ORMAS ISLAM, pada sa’at pencairan ada arahan-arahan khusus kepada setiap Kepala Sekolah dan Guru yang mewakili sekolah, pengarahan dilakukan melalui Forum Kordinasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), baik oleh DN secara langsung, Obar atau pengurus FKDT yang sangat pro DN.

Di sinilah incumbent dan dinasty, terutama calon dari GOLKAR, sangat di untungkan manakala, anggaran-anggaran yang terindikasi politis ini bisa lolos dari ketuk palu dewan.

Dewan yang baru di lantik di hadapkan pada ujian politis yang berat, mampukah merevisi semua anggaran-anggaran yang berbau politis?

Bagaimana jadinya jika anggaran-anggaran terindikasi politis ini lolos dari palu dewan, maka masyarakat Kabupaten Bandung akan sangat di rugikan, karena sejatinya anggaran-anggaran tersebut tidak tepat sasaran untuk pelayanan masyarakat, tapi lebih pada operasional suksesi keuntungan politisnya incumbent dan dinasty.

Pertarungan PILKADA 2020 Kabupaten Bandung, sudah di mulai dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Bandung 2020.

Lolos atau tidaknya anggaran-anggaran yang syarat politis, menjadi ukuran yang sangat penting bagi terselenggaranya PILKADA jurdil, dan jika anggaran-anggarat yg syarat politis ini lolos semua, tidak berarti lagi dilaksanakan PILKADA, cukup Incumbent/dinasty lawan bubung kosong saja, karena siapapun lawan incumbent/dinasty, menjadi tidak seimbang, karena anggaran ratusan milyar akan berpihak kepada Incumbent dan dinasty untuk pemenangannya.

Kita semua Masyarakat Kabupaten Bandung berharap bisa menghasilkan APBD yang bersih dari Indikasi Politis

Demi pelayanan prima, dan terselenggaranya PILKADA 2020 yang Jurdil.

Mampukah anggota DPRD Kabupaten Bandung yang baru dari PKS, Gerindera, PDIP, PKB, DEMOKRAT, NASDEM dan PAN membendung gerak langkah Incumbent, dinasty dan GOLKAR-nya ? atau hanya menjadi Kerbau yang bisa di cocok hidung?

Kita semua masyarakat Kabupaten Bandung menunggu kiprah mereka, mampukah mengemban amanah Rakyat?