Breaking News
Trending Tags

Pos Indonesia Dapat Penghargaan Top CSR Award 2024

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 31 Mei 2024
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mbinews – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND berhasil menyabet dua penghargaan pada ajang bergengsi Top CSR Awards 2024 dari Majalah Top Business berkat isu Environment Social and Governance (ESG). Penghargaan tersebut diraih tepat satu hari setelah diluncurkannya program ramah lingkungan PosIND Goes Green 2024.

Dua penghargaan yang diraih PosIND adalah Top CSR Awards 2024 on #Start 4 dan Top Leader om CSR Commitment 2024 (Corporate Secretary PosIND Tata Sugiarta). Penghargaan diberikan pada acara puncak Top CSR Awards 2024 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.

Corporate Secretary PosIND Tata Sugiarta mengatakan, penghargaan Top CSR Awards 2024 merupakan bentuk penilaian independen yang dilakukan pihak eksternal atas program yang telah dilakukan Pos Indonesia. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan PosIND dalam melaksanakan program CSR.

“Pelaksanaan program CSR di Pos Indonesia sejalan dengan penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) sebagaimana amanah Surat Kementerian BUMN Republik Indonesia Nomor: S-491/MBU/09/2023 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024. Dimana ESG sebagai framework perusahaan dalam memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelas dia.

Sebagai tindak lanjut hal ini, kata dia, Pos Indonesia berinisiasi meluncurkan Program PosIND Goes Green, dimulai dengan dibentuknya Komite ESG yang melibatkan pemangku kepentingan lintas fungsi. Pembentukan Komite ini didahului dengan penunjukan konsultan yang kompeten dalam bidang ESG.

“Praktik kepedulian PosIND dalam upaya kepedulian terhadap ESG sesungguhnya telah dimulai sejak dicanangkannya Transformasi dalam 3 tahun terakhir ini, dimulai dari upaya digitalisasi dan digitasi proses bisnis yang semula dilakukan secara manual,” kata dia.

Paperless administrasi perkantoran telah memberikan dampak positif terhadap upaya peningkatan Governance sekaligus menciptakan efisiensi biaya ATK yang menyumbang upaya cost efficiency hingga 9% yang juga membantu menyelamatkan hutan. Kecepatan pengambilan keputusan dan keamanan dokumen dapat lebih terjaga dengan baik.

Penggunaan Kendaraan Listrik, solar panel di berbagai kantor, pemanfaatan air tadah hujan untuk meminimalisir penggunaan air tanah. Pola kerja dengan sistem co-working space selain mendukung digitalisasi juga terbukti meningkatkan produktivitas hingga 19%.

Menurut Tata, prinsip ESG dibuktikan Pos Indonesia melalui launching Program PosIND Goes Green pada Selasa 28 Mei 2024 malam. Tata mengakui, dalam menjalankan bisnisnya, PosIND mengandalkan moda transportasi yang saat ini masih menggunakan BBM. Bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara yang ditimbulkan oleh gas buang CO2. Oleh karenanya, Pos Indonesia berkomitmen mengurangi gas buang CO2 melalui penggunaan kendaraan listrik.

Kemudian pengolahan curah hujan untuk kebutuhan toilet di kantor Pos di seluruh Indonesia. Konsep ini menekankan manfaat lingkungan dan upaya konservasi air. Kemudian penggunaan solar cell di gedung-gedung Pos Indonesia. Pada surat menyurat, dilakukan secara digitalisasi untuk meminimalkan penggunaan kertas dan perlengkapan kantor lainnya dengan mengadopsi sistem surat menyurat digital.

PosIND juga menggunakan tempat kerja dengan pola coworking space. Konsep ini dirancang untuk mendorong kolaborasi dan penggunaan ruang kantor yang efisien. Soroti manfaat dari lingkungan kerja yang fleksibel ini, termasuk kebutuhan ruang kantor fisik yang berkurang dan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Terakhir, penggunaan resi transaksi tanpa kertas di loket pelayanan.

“Dalam pelaksanaan program CSR, PT Pos sudah mengadopsi ISO 26000 SR dan regulasi yang ada. Beberapa ketentuan terkait ISO 26000 yang diimplementasikan antara lain terkait hak asasi manusia,” jelas dia.

Pos Indonesia membuka lowongan kerja (loker) untuk penyandang disabilitas melalui program Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2022. Ini juga sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 14 tentang Penyandang Cacat.

Sedangkan untuk adopsi CSR terkait Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas, PT Pos Indonesia sudah melakukan digitalisasi pasar melalui PosPay. Dalam digitalisasi pasar Ini, PT Pos menyediakan QRIS bagi para pedagang pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini, lebih dari 343 pasar di seluruh Indonesia yang sudah terdigitalisasi. Digitalisasi pasar ini juga menyediakan bantuan pelatihan untuk usaha mikro dan kecil, bantuan alat produksi, gerobak, pelatihan, dan lainnya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Desa Hanya Dipercaya Masyarakat Jika Terbuka

    Kepala Desa Hanya Dipercaya Masyarakat Jika Terbuka

    • calendar_month Senin, 9 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah desa, termasuk Kepala Desa (Pemdes) di Jabar, hanya bisa dipercaya masyarakat jika teguh menerapkan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ijang Faisal, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat mengatakan, keterbukaan informasi pemerintah desa adalah keniscayaan. Selain tercakup dalam pasal 19 hak asasi manusia tentang hak mengetahui yang diatur […]

  • Para Kepala Daerah Ketua DPRD se-Jabar Berkomitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

    Para Kepala Daerah Ketua DPRD se-Jabar Berkomitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri undangan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Jawa Barat, di Gedung Pakuan, Kota Bandung Rabu, 4 Juni 2025. Pada kesempatan tersebut, para Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat melakukan penandatanganan komitmen bersama […]

  • Pemkot Bandung Tangani Stunting Dari Hulu Ke Hilir

    Pemkot Bandung Tangani Stunting Dari Hulu Ke Hilir

    • calendar_month Sabtu, 28 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan penanganan stunting di Kota Bandung dilaksanakan secara holistik integratif. Dengan memperhatikan penyebab utama stunting, di antaranya layanan kesehatan, pelayanan gizi, pola asuh dan lingkungan. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial saat mempresentasikan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Bandung pada penilaian kinerja pelaksanaan […]

  • Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal: Awasi Kasus PT BDS Secara Profesional

    Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal: Awasi Kasus PT BDS Secara Profesional

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBINews.id – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, menegaskan komitmennya untuk memantau dengan serius perkembangan kasus yang melibatkan PT Bandung Daya Sentosa (BDS), sebuah perusahaan daerah yang kini tengah menjadi sorotan. “Komisi B yang membidangi urusan perekonomian dan BUMD, secara serius kami mengikuti perkembangan kasus PT BDS, khususnya terkait hubungan […]

  • HMI Cabang Sukabumi Hearing Bersama Dewan Soal Kinerja Pemkot

    HMI Cabang Sukabumi Hearing Bersama Dewan Soal Kinerja Pemkot

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Sukabumi, MBInews.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi meminta kepada seluruh anggota DPRD Kota Sukabumi untuk lebih memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap kinerja-kinerja pemerintah saat ini. “Saat ini fungsi pengawasanya masih lemah terhadap kinerja pemerintah,”ujar Ketua Bidang Partisipasi Pembagunan Daerah (PPD) HMI Cabang Sukabumi Galih Diswara, usai melakukan hearing dan silurahmi ke tiga Komisi DPRD […]

  • Farhan: ASN Kota Bandung Wajib Ikuti Pendidikan Antikorupsi Berkelanjutan 

    Farhan: ASN Kota Bandung Wajib Ikuti Pendidikan Antikorupsi Berkelanjutan 

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung launching program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) yang wajib diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN), bertempat di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, pada Senin, 22 September 2025. Program ini merupakan yang pertama kali dijalankan di level pemerintah kota/kabupaten dengan supervisi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). […]

expand_less