Breaking News
Trending Tags

TB.Hasanudin : Pencopotan Dandim Kendari Sudah Sesuai Aturan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2019
  • visibility 154
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews.id – Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai  Komandan Kodim (Dandim) 147/Kendari, Sultra. Kolonel Hendi harus menjalani serah terima jabatan hari ini, Sabtu (12/10) lantaran postingan istrinya soal penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto .

Mantan pimpinan Komisi I DPR RI  Mayjen TNI ( purn ) TB Hasanuddin menilai pencopotan Kolonel Kav Hendi Suhendi sebagai Dandim Kendari adalah hal yang wajar.  Hukuman disiplin yang di berlakukan oleh pimpinan TNI sudah tepat , dan pasti sudah melalui prosedur yang benar .

Menurut Hasanuddin, tindak tanduk istri  kolonel Hendi  yang notebene menjabat sebagai Ketua Cabang Persit merupakan tanggung jawab moral suaminya.

“Istri seorang prajurit TNI, wajib menjadi anggota Persit, apalagi istri Dandim , otomatis menjadi ketua Cabang Persit di Kodim nya . Melekat juga padanya, ketentuan organisasi baik AD ART, etika dan lain-lain,” kata Hasanuddin di Bandung, Sabtu (12/10).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dalam organisasi Persit, Dandim duduk sebagai Pembina Organisasi . Jadi ketika, Ketua Persit dalam hal ini istri Dandim melakukan kesalahan otomatis Dandim harus bertanggung jawab.

“Baik dan buruknya tingkah laku anggota Persit di organisasi  juga Dandim bertanggung jawab, apalagi ini sebagai Ketua plus istrinya . Jadi wajar saja bila Dandim harus kena sanksi , dan inilah aturan militer yang biasa diterapkan .”tegas purnawirawan TNI AD ini.

Hasanuddin menyebut, ketentuan seperti ini merupakan hal yang biasa dalam organisasi TNI.  Namun, kata dia, kalau dulu pelanggaran yang dilakukan bukanlah soal UU ITE atau ujaran kebencian di media sosial ,tapi masalah lain .

“Sudah biasa dalam tubuh TNI. Jadi bukan hal aneh,” tegas dia.

Kolonel Hendi Supendi dicopot setelah 52 hari menjabat sebagai Dandim 147/Kendari. Hendi dinilai telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. Tak hanya dicopot dari jabatan, Kolonel Hendi juga harus menjalani hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari kemudian penahanan ringan selama 14 hari. (Tbh/iwan Mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi V DPRD Jabar:  Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

    Komisi V DPRD Jabar: Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

    • calendar_month Jumat, 22 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id –  Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Majelis Adat Sunda yang sebelumnya melakukan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai keberatannya terhadap swastanisasi berbagai lahan kabuyutan dan kawasan sakral seluruh Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan jika pihaknya […]

  • Terkendala Akses Informasi, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Program Pikobar

    Terkendala Akses Informasi, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Program Pikobar

    • calendar_month Kamis, 22 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 153
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19  dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, […]

  • Diskar PB Perlu Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

    Diskar PB Perlu Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

    • calendar_month Senin, 20 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Riana mendorong agar Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) memberikan perlindungan dan proteksi maksimal terhadap kebencanaan, kepada gedung atau kantor pemerintahan di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi C terkait Evaluasi Program Kerja Triwulan I & II TA 2022 dan Rencana […]

  • Pemkot Bandung Dan BIGRS Akan Jadikan Kawasan Supratman Lebih Berkeselamatan

    Pemkot Bandung Dan BIGRS Akan Jadikan Kawasan Supratman Lebih Berkeselamatan

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Bloomberg Philantropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS) akan menata kawasan Jalan di Supratman (area Taman Persib) menjadi lebih berkeselamatan. Saat ini, jalan di kawasan Taman Persib tersebut direkayasa sehingga pengendara dari arah selatan (Jalan Jakarta, Laswi, Ahmad Yani) harus mengelilingi Taman Persib dulu jika hendak menuju […]

  • Pemkot Bandung Salurkan Bansos Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

    Pemkot Bandung Salurkan Bansos Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

    • calendar_month Senin, 19 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 160
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 108.457 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bansos disalurkan secara bertahap kepada mereka yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, di masa penerapan kebijakan PPKM Darurat ini, Pemkot […]

  • Gina Fadlia Swara: Sekolah Daring Kurang Maksimal di Situasi Pademi

    Gina Fadlia Swara: Sekolah Daring Kurang Maksimal di Situasi Pademi

    • calendar_month Jumat, 6 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 152
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.Id –  Politisi Gerindra menampung aspirasi terkait pelaksanaan sekolah daring yang kurang maksimal. Kendala sekolah online juga menjadi permasalahan di kala pandemi kali ini. Kondisinya menurut Gina memang belum memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu dirinya berpesan, agar para orangtua dan siswa sabar serta tetap semangat, agar kualitas pendidikan tetap baik. […]

expand_less