Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

R.A. Wiranatakusumah II The Founding Father Kota Bandung

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 23 Sep 2021
  • visibility 119
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews.id – Pada 25 September ini, Kota Bandung akan berusia 211 tahun. Seiring dengan berjalannya zaman, kota tercinta ini telah banyak berubah.

Bandung telah menjadi kota metropolitan dan berpenduduk heterogen. Dunia pun telah mengaku Kota Bandung sebagai smart city.

Namun tak jarang sejumlah orang yang masih keliru soal Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Bandung, Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri.

Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi dengan Bupati pertama Tumenggung Wirangunangun.

Ia memerintah Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang.

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum”, kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Poshweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Jawa Timur (± 1000 kilometer).

Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada.

Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jendral Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.

Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui Surat Tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari) mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan.

Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang).

Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir.

Selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Bupati memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk Kampung Balubur Hilir, membuka hutan pada lahan bakal ibukota (daerah Cikapundung hilir).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati.

Dengan kata lain Bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (The Founding Father) Kota Bandung.

Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan besluit (surat kelulusan) tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”. (pipi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bersiap! BPS Kota Bandung Lanjutkan Sensus Penduduk Bulan Ini

    Bersiap! BPS Kota Bandung Lanjutkan Sensus Penduduk Bulan Ini

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bakal melanjutkan sensus penduduk bagi warga Kota Bandung. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Kota Bandung Aris Budiyanto dalam Bandung Menjawab, Rabu 11 Mei 2022. Agus mengatakan, sensus penduduk ini serentak dilakukan di Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan satu data penduduk. “Sensus penduduk akan dilakukan pada 15 hingga […]

  • Tuntaskan Masalah Kemiskinan, Pemerintah Kota Sukabumi Launching ATM Beras

    Tuntaskan Masalah Kemiskinan, Pemerintah Kota Sukabumi Launching ATM Beras

    • calendar_month Senin, 2 Jan 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 89
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Dinilai sebagai upaya untuk pengentasan persoalan kemiskinan yang ada, Pemerintah Kota Sukabumi melaunching ATM Beras. Program pengentasan kemiskinan yang dihandle langsung oleh Dinas Sosial dan Baznas Kota Sukabumi tersebut, diharapkan bisa menjadi jargon unggulan pemerintah daerah dalam penuntasan kasus kemiskinan saat ini, Sabtu (31/12). Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi dalam keterangannya mengatakan, terkait […]

  • BRI Perkuat Kontribusi untuk Negara, Total Setoran Pajak dan Dividen Tembus Rp19,1 Triliun

    BRI Perkuat Kontribusi untuk Negara, Total Setoran Pajak dan Dividen Tembus Rp19,1 Triliun

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Admin01
    • visibility 631
    • 0Komentar

    Jakarta || MBInews.id – Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak Nasional yang diperingati setiap 14 Juli, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penerimaan negara melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan kontribusi dividen. Di bawah supervisi Danantara Indonesia, BRI terus memperkuat posisinya sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar dari […]

  • Tahun 2019, Kasus Narkotika Dominasi Paling Banyak, Kejari Kota Sukabumi Musnahkan Barang Bukti

    Tahun 2019, Kasus Narkotika Dominasi Paling Banyak, Kejari Kota Sukabumi Musnahkan Barang Bukti

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 95
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Kejahatan narkotika di Kota sukabumi cukup mendominasi. Bahkan kasus narkotika menjadi paling banyak selama dua tahun terakhir. “Tidak hanya di 2019,2018 pun narkotika mendominasi. Tahun ini saja ada 10 perkara narkotika,” ujar Kepala Kejari Kota Sukabumi Ganora Zarina usai pemusnahan barang bukti di halaman Kantor Kerjari Kota sukabumi, Selasa (10/12) Bahkan menurutnya, […]

  • Tingkatkan PAD Kota Bandung, PBB Dan BPTHB Jadi Mata Pajak Tertinggi Semester Pertama 2019

    Tingkatkan PAD Kota Bandung, PBB Dan BPTHB Jadi Mata Pajak Tertinggi Semester Pertama 2019

    • calendar_month Kamis, 1 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan pendapatan melalui pajak. Pada tahun 2019, target pajak Kota Bandung meningkat dari Rp2,43 triliun menjadi Rp2,56 triliun. Dari 9 mata pajak yang ada di Kota Bandung, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan […]

  • Wacana Pajak Sembako, Anggota Dewan Sumut Timbul Sinaga Menolak Tegas !!

    Wacana Pajak Sembako, Anggota Dewan Sumut Timbul Sinaga Menolak Tegas !!

    • calendar_month Rabu, 23 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MEDAN, Anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) Fraksi NasDem Timbul Sinaga, menolak wacana pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya 10 % menjadi 12%. Pasalnya pengenaan PPN itu juga berdampak terhadap bahan pokok makanan yang sebelumnya tidak dikenai PPN tapi nantinya akan dikenai PPN 1%. Hal itu disampaikan Dr Timbul Sinaga dalam keterangan […]

expand_less