BPBJ Setda Kota Sukabumi, Terima 37 Paket Pekerjaan
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Rabu, 21 Sep 2022
- visibility 30
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala BPBJ Setda Kota Sukabumi, Novian Restiadi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id, Sebanyak 37 paket pekerjaan masuk ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Sukabumi sampai pertengahan September 2022 ini. Puluhan paket yang masuk itu, tersebar di tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Kemudian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (Disdalduk KB P3 PM), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
“Sampai dengan pertengahan bulan ini, ada 37 paket yang masuk ke kami. Dan dari jumlah itu, semua pekerjaanya ada yang didanai oleh APBD dan DAK,”kata Kepala BPBJ setda Kota Sukabumi, Novian Restiadi, sat dihubungi melalui telepon genggamnya. Rabu, (21/9/2022).
Novian mengungkapkan, pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, ada di DPUTR dan Dikbud. Diantaranya, pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan, serta, pembangunan ruang laboratorium komputer SDN Tespong Raya. Sedangkan dari APBD sendiri, diantaranya belanja modal bangunan gedung kantor di Dishub, dan pembangunan taman rekreasi olahraga kenari (Disporapar).
Baca Juga:https://mbinews.id/2021/04/09/akibat-refocusing-dan-aturan-baru-proses-tender-cepat-terhambat/
Untuk progresnya sendiri, tambah Novian, ke 37 paket tersebut sudah ada yang tuntas lelang, dan tender. Dengan begitu, diharapkan semua proses lelang yang sudah menjadi target BPBJ bisa tuntas sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun, diakuinya, saat ini ada peraturan baru sebagai penunjang Perpes nomor 12 tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Walaupun ada aturan baru, diharapkan bisa tuntas proses lelangnya sampai dengan waktu yang diinginkan,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar