Breaking News
Trending Tags

bank bjb Terus Dukung UMKM Ultra Mikro Melalui Program PNM Mekar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
  • visibility 55
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — bank bjb terus berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan perekonomian khususnya di Jawa Barat dan Banten, melalui dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ultra mikro. Salah satu upaya bank bjb dengan memperkuat kolaborasi bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Dengan dukungan ini, bank bjb berkomitmen untuk membantu pelaku usaha kecil agar bisa naik kelas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

bank bjb dalam mendukung sektor ultra mikro sangatlah penting, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai informasi, total penyaluran kredit bank bjb untuk PNM Mekaar hingga 30 Juni 2024 di Jawa Barat dan Banten mencapai Rp5,30 triliun. Sampai dengan 30 Juni 2024, terhadap total outstanding Mekaar sebear Rp43,75 triliun, outstanding Mekaar di daerah Jawa Barat dan Banten sebesar Rp10,14 triliun atau sekitar 23,17% dari total portofolio Mekaar nasional. Angka ini menunjukkan komitmen kuat bank bjb dalam mendukung pelaku usaha mikro di wilayah Jawa Barat dan Banten.

PNM Mekaar merupakan program pemberdayaan yang memberikan layanan pinjaman modal khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Program ini diluncurkan pada tahun 2015 dengan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pembiayaan yang tidak memerlukan agunan fisik dan dilakukan secara berkelompok. Para nasabah akan mendapatkan tiga modal yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial.

Program PNM Mekaar, memiliki sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabahnya. Pertama, PNM Mekaar ditujukan bagi perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera, yang telah memiliki usaha atau ingin memulai usaha, dengan indeks pendapatan per kapita maksimal sebesar USD 1,99 per hari, atau setara dengan Rp800 ribu per bulan. Selain itu, keluarga tersebut juga harus memenuhi kriteria “Cashpoor Index House”, yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kategori rumah tangga berpenghasilan rendah.

Kedua, pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan adanya agunan fisik dari nasabah. Sebaliknya, sistem pembiayaan ini bersifat tanggung renteng. Artinya, setiap anggota kelompok akan saling bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman anggota lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan tanggung jawab bersama di antara para nasabah.

Ketiga, program ini mengharuskan adanya pertemuan kelompok mingguan (PKM) sebagai bagian dari proses pengelolaan pinjaman. Pertemuan kelompok ini diadakan setiap minggu dan bersifat wajib, serta digunakan sebagai forum untuk membayar angsuran mingguan dan mendapatkan modal intelektual berupa pelatihan serta pendampingan usaha. Setiap kelompok minimal terdiri dari 2 subkelompok dan maksimal 6 subkelompok, dengan masing-masing subkelompok beranggotakan minimal 10 hingga 30 orang di lingkungan yang sama. Setiap kelompok atau subkelompok dipimpin oleh seorang nasabah yang berperan sebagai ketua yang bertanggung jawab mengoordinasi anggota kelompoknya.

Dengan adanya pertemuan mingguan ini, PNM tidak hanya memastikan kelancaran pembayaran angsuran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nasabah untu belajar bersama, membangun jejaring sosial sebagai bagian dari modal sosial dan mendapatkan dukungan moral serta teknis dari sesama anggota kelompok. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung, sehingga para perempuan pelaku usaha ultra mikro dapat berkembang bersama dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Sejak awal kehadirannya, PNM Mekaar terus berkembang dengan berbagai layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hingga 30 Juni 2024, sebanyak 15,2 juta nasabah ultra mikro tergabung sebagai nasabah PNM Mekaar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dari program yang ditawarkan oleh PNM, dengan dukungan finansial yang kuat dari bank bjb.

Selain itu, sejak akhir tahun 2018, PNM juga mulai mengembangkan PNM Mekaar Syariah di beberapa wilayah seperti Aceh, Padang, sampai Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, 73 persen pembiayaan PNM berbasis syariah. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dan manfaat program, sehingga semakin banyak perempuan prasejahtera yang dapat terjangkau oleh program ini.

bank bjb sendiri telah menjadi salah satu kreditur utama bagi PNM sejak kuartal ketiga tahun 2021 hingga sekarang. Selama periode ini, outstanding Mekaar menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, yang menandakan bahwa PNM menjadi perpanjangan tangan bank bjb dalam meningkatkan perekonomian di daerah Jawa Barat-Banten.

Selain dukungan finansial, bank bjb juga mendukung kegiatan edukasi yang dilakukan PNM melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). bank bjb sangat mendukung kegiatan ini karena dapat meningkatkan literasi keuangan para nasabah dan melindungi mereka dari risiko pinjaman online ilegal yang semakin marak

Berdasarkan data nominatif PNM Mekaar per 30 Juni 2024, total outstanding secara nasional mencapai Rp43,8 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp10,14 triliun atau 23,18% berada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi fokus utama dalam penyaluran pembiayaan Mekaar, sejalan dengan komitmen bank bjb untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank bjb juga terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM dan ultra mikro. Ke depan, bank bjb berencana untuk memperluas dukungannya terhadap program PNM Mekaar di lebih banyak daerah dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memperluas jangkauan dan manfaat program.**

 

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pisah Sambut Dandim 0624 Kab.Bandung Dihadiri Unsur Forkopimda

    Pisah Sambut Dandim 0624 Kab.Bandung Dihadiri Unsur Forkopimda

    • calendar_month Minggu, 5 Mei 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG – MBINews.id – Pisah Sambut Komando Daerah Militer (KODIM) 0624 yang dilaksanakan di gedung Mohamad Toha, Komplek Pemkab Bandung, Sabtu (4/5/2024) berlangsung haru. Sejumlah pejabat teras Makodim 0624 terlihat berkaca – kaca saat Kolonel Inf. Hamzah Budi Santoso, SE.,M.IP menyampaikan sambutan sampai bersalaman di penghujung acara pisah sambut itu. Namun rasa haru itu […]

  • Peringati Hari Perhubungan, Dishub Kota Sukabumi Launching BRT

    Peringati Hari Perhubungan, Dishub Kota Sukabumi Launching BRT

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SUKABUMI- Diperingatan Hari Perhubungan Nasional, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi akan launching pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT). Selain BRT, juga akan dilauncing Bus Wisata Ajak Kami di Terminal Tipe C, Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi.”Di momen hari perhubungan, besok kami akan launcing dan pengoperasian BRT dan Bus Wisata Ajak Kami,”ujar Kepala DiShub Kota SUkabumi Abdul […]

  • Walikota Sukabumi Jamin, Tidak Ada PNS Misterius di Pemkot Sukabumi

    Walikota Sukabumi Jamin, Tidak Ada PNS Misterius di Pemkot Sukabumi

    • calendar_month Sabtu, 29 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 67
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memastikan, tidak ada Pegawai NegeriSipil (PNS) misterius terkait temuan sebagai mana temuan BKN mencapai 97 ribu data pegawai negeri sipil/PNS misteri atau gaib orangnya. Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, mengatakan, Jumlah PNS atau ASN di Pemkot Sukabumi tidak terlalu banyak. Justru pihaknya yang ada hanya memantau kedisiplinan PNS. “Jadi sangat […]

  • Fraksi Partai Golkar Sampaikan Pandangan Umum Terkait Empat Raperda Usulan Pemerintah Kota Bandung

    Fraksi Partai Golkar Sampaikan Pandangan Umum Terkait Empat Raperda Usulan Pemerintah Kota Bandung

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung memberikan pandangan umum terhadap empat usulan Raperda dari Propemperda Tahun 2025 Tahap II, dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 7 Oktober 2025. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD […]

  • Masyarakat Tionghoa Peduli Kota Bandung Siap Dukung Pemkot Bandung

    Masyarakat Tionghoa Peduli Kota Bandung Siap Dukung Pemkot Bandung

    • calendar_month Selasa, 30 Jan 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Masyarakat Tionghoa akan terus mendukung program-program yang digulirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal itu sebagai bagian dari partisipasi warga Tionghoa terhadap p Pembangunan Kota Bandung. “Kami siap mendukung pemerintah di setiap kegiatan. Seperti halnya saat ini soal kebersihan lingkungan, yaitu pengelolaan sampah. Kami gerak cepat untuk menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkannya,” […]

  • Pemekaran, Komisi I Jabar: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru

    Pemekaran, Komisi I Jabar: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru

    • calendar_month Kamis, 15 Apr 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 53
    • 0Komentar

    BOGOR, MBINews.id –  Pada pembahasan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB), Bogor Timur dinilai jauh lebih siap secara administrasi dibandingkan Indramayu Barat. Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat menilai hal tersebut dari data-data yang disampaikan dalam rapat pembahasan bersama stakeholder dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada pembahasan lanjutan mengenai (CDPOB). “Melihat data-data yang […]

expand_less