DPRD Bandung Perkuat Regulasi BPR, Fokus pada Tata Kelola dan Daya Saing

BANDUNG,Mbinews  – Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Melalui rapat kerja yang digelar Selasa (14/7/2026), DPRD menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Bank Bandung sebagai lembaga keuangan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, mengatakan pembahasan Raperda tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat tata kelola dan daya saing Bank Bandung di masa mendatang.

Menurutnya, penyusunan matriks pembahasan diperlukan agar proses pendalaman setiap pasal berjalan lebih sistematis dan menghasilkan regulasi yang komprehensif.

Bagja menilai kebangkitan Bank Bandung harus dimulai dari dukungan nyata Pemerintah Kota Bandung. Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan kepercayaan kepada BPR melalui penugasan strategis, seperti pengelolaan kas daerah, layanan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tenaga outsourcing, hingga berbagai layanan keuangan lainnya.

“Bank Bandung harus terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Kota Bandung. Dukungan tersebut menjadi bentuk political will pemerintah daerah agar BPR memiliki ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pansus juga menilai sistem pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat dalam Raperda. Untuk itu, pembahasan akan dilanjutkan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki tahap finalisasi pasal demi pasal.

Bagja juga mendorong adanya kepastian regulasi mengenai ruang lingkup usaha yang dapat dijalankan Bank Bandung. Menurutnya, sebagai bank milik daerah, BPR membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu berkembang tanpa harus bersaing secara langsung dengan bank umum dalam seluruh segmen layanan.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengakui Bank Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Meski demikian, ia optimistis transformasi kelembagaan menjadi Perseroda akan menjadi momentum kebangkitan Bank Bandung. Optimisme tersebut diperkuat setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan memperoleh berbagai masukan mengenai strategi pengembangan BPR.

“Kita harus memiliki visi dan semangat yang sama. Jangan pesimis melihat kondisi BPR saat ini. Justru melalui pembahasan Raperda ini kita ingin menghadirkan perubahan agar BPR Bandung semakin sehat, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Indri.

Ia menambahkan, transformasi Bank Bandung harus diarahkan untuk memperkuat kontribusi terhadap PAD sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandung.

Indri juga menyoroti masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap layanan Bank Bandung. Karena itu, ia mendorong sosialisasi yang lebih masif melalui kolaborasi dengan Bagian Perekonomian, organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemanfaatan media digital agar keberadaan dan layanan BPR semakin dikenal masyarakat.

Selain memperkuat promosi, Pansus juga mendorong sinergi antara Bank Bandung dengan OPD yang membina UMKM agar program pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Dengan kolaborasi seluruh pihak, saya yakin Bank Bandung dapat bangkit menjadi BUMD yang sehat, memperkuat perekonomian daerah, mendukung pelaku UMKM, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung,” tutupnya.