Breaking News
Trending Tags

PRIHATIN, Ratusan Penjaga Sekolah di Kota Bandung Belum Terima Honor Selama Lima Bulan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 9 Des 2021
  • visibility 153
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id – Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).Kota Bandung No.2 tahun 2018 ,bahwa Pemerintah memberikan honorarium sesuai UMR ( Upah Minimum Kota ) kepada tenaga pendidik,pemberian honorarium kepada penjaga sekolah yang besar Rp.1,5 juta jauh dibawah UMK Kota Bandung,hal ini pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui sekolah sekolah telah melanggar Perda yang ada.Demikian Anggota Komisi A Dprd Kota Bandung Asep Sudraja SAP mengatakan kepada Mbinewa kemarin (Kamis 9/10/2021) di Bandung.

Sevbanyak 350 orang penjaga sekolah SD dan SMP di Kota Bandung sudah lima bulan lamanya belum membayar honornya, padahal Penjaga Sekolah yang merupakan tenaga pendidik sangat membutuhkan kebutuhan hidup,bahkan ada yang sakit tidak bisa berobat karena tidak punya biaya, penjaga sekolah yang termasuk tenaga pendidik mempunya tuas berat yaitu menjaga keamanan dan membersihan sekolah di dalam sekolah dan dilingkungan sekolah.

Tenaga pendidik yang mempunyai tugas yang sangat penting dan memerlukan tanggung jawab yang berat harusnya pendapat perhatian sekolah,Dinasd pendidikan Kota Bandung atau walikota Bandung, tapi sejak bulan Juli 2021 telah mengadukan nasibnya ke Komisi D DPRD Kota Bandung belum ada solusinya.padahal Komisi A DPRD Kota bandung telah beberkali memanggil kepala Dinas pendidikan Kota Bandung,tapi yang hadir adalah stap yang tidak bisa mengambil kebijakan.bahkan telah beberapa kali memanggil Kepala Dinas pendidikan,bahkan dalam waktu dekat akan memanggil walikota Bandung,agar permasalahn ini dapat di selesaikan.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Asep Sudrajat SAP lebih jauh mengatakan ,komisi A memanggil fihak eksekuti karena telah melanggar Perda,”sebetulnya komisi D DPRD Kota bandung telah menyampaikan aspirasi penjaga sekolah ini kepada pihak Dinas pendidikan,tidak terselaikan karena yang ikut rapat hanya staf yang tidak bisa mengambil kebijakan,oleh karena itu diharapkan Wali Kota Bandung memberikan solusi terkait honorarium tenaga pendidik di Kota Bandung. Saat ini, masih banyak tenaga pendidik yang upahnya dibawah UMK Kota Bandung masih belum sesuai peraturan, terutama penjaga sekolah,”ungkapnya

Dewan terus berharap kepada Wali Kota Bandung, harus lebih mencoba melihat apa yang terjadi kepada tenaga pendidik, yang masih belum mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku,kegelisahan tenaga pendidikan tersebut berawal dari aspirasi yang disampaikan ke DPRD Kota Bandung, sehingga pihaknya akan mengawal hal tersebut, agar para tenaga pendidik non ASN tersebut dapat memperoleh haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyampaian aspirasi itu sudah benar kepada Dewan ,Aspirasi dari teman-teman tenaga pendidik ini, kita lihat hidup belum layak dan hak mereka yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perda. Rata-rata penjaga sekolah hanya digaji Rp1,5 juta, jauh dari layak untuk membiayai penghidan se hari hari.

Menurut Asep Sudrajat SAP keluhan para penjaga sekolah di Kota Bandung juga mengeluhkan akan gajinya yang belum dibayar hingga 5 bulan. Maka harus dapat perhatian khusus dari pemerintah terutama wali kota Bandung.tapi sampai sekarang Walikota Bandung be;lum memberikan solusinya ,padahal Komisi D dan Komisi A DPRD Kota Bandung, telah memanggil Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk berdiskusi dan mencari solusi terkait persoalan tersebut.karna hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena peran dari tenaga pendidik ini yang besar, dalam melahirkan pendidikan bermutu di Kota Bandung.

Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriatna SH.MH berharap Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan kesejahteraan kepada para penjaga sekolah di Kota Bandung.Mengingat pengabdian dari penjaga sekolah yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, namun kesejahteraan mereka masih belum sesuai. Hal tersebut di sampaikan pada Audiensi Forum Penjaga Sekolah Kota Bandung (FPSKB) di Gedung DPRD Kota Bandung, pada sat penyampaian aspirasi,harapan tersebut sampai sekarang belum terwujud.

Ketidak sesuaian Perda terkait aturan gaji atau bantuan bagi penjaga sekolah. gaji penjaga sekolah sekitar Rp1.5 juta tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih di masa pandemi Covid-19. Harusnya ada kepekaan dari Dinas pendidikan Kota Bandung dan pihak Sekolah akan kesejahteraan Penjaga Sekolah, berdasarkan Perda No. 2 tahun 2018 dan Perwal No. 18 tahun 2020, maka gaji penjaga sekolah minimal UMK
Editor: Cucu

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Geram Soal Vandalisme, Ema: Kita Viralkan Saja Dan Proses Hukum Biar Jera

    Geram Soal Vandalisme, Ema: Kita Viralkan Saja Dan Proses Hukum Biar Jera

    • calendar_month Jumat, 28 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 178
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku geram dengan aksi vandalisme yang masih saja terjadi di Kota Bandung. Secara langsung Ema menemukan perusakan fasilitas publik di sepanjang Jalan Juanda. Beberapa kursi dan meja besi yang sudah ditanam dengan mur raib dari tempatnya. Ada tiga meja dan delapan kursi hilang. Lalu, terdapat coretan […]

  • Over Kapasitas, Belasan Napi Lapas Nyomplong Dipindahkan

    Over Kapasitas, Belasan Napi Lapas Nyomplong Dipindahkan

    • calendar_month Kamis, 25 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 165
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Sebanyak 14 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi, dipindahkan ke Lapas Warung Kiara, (25/11/2021). Hal tersebut dilakukan, mengingat saat ini kondisi Lapas Kelas II-B Sukabumi sudah sangat over kapasitas. Seperti yang dikatakan Kalapas Christo Victor Nixon Toar melalui pesan singkatnya. “Saat ini jumlah WBP yang ada di dalam […]

  • Pelatihan untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal

    Pelatihan untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal

    • calendar_month Senin, 11 Sep 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 153
    • 0Komentar

    BANDUNG ,Mbinews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Hal itu untuk menaikan kelas para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Kepala UPT Balai Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Tabroni mengatakan Disdagin Kota Bandung akan menggelar Pelatihan Konveksi Kaos di UPT Balai Industri Disdagin, Jalan Raya Cijerah […]

  • Terkait Pengawasan BUMD dan Perseroan Terbatas DPRD Kaltim Studi Banding ke DPRD Jabar

    Terkait Pengawasan BUMD dan Perseroan Terbatas DPRD Kaltim Studi Banding ke DPRD Jabar

    • calendar_month Rabu, 4 Okt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id — DPRD Jawa Barat menerima studi banding ihwal pengawasan BUMD dan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Studi banding tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Sugianto Nangolah, dan Sekretaris Komisi III Hasim Adnan dan Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Husin di ruang […]

  • Wakil Ketua Gugus Tugas Kota Bandung, Yana : Serukan Program Sabandung Trus Bergulir

    Wakil Ketua Gugus Tugas Kota Bandung, Yana : Serukan Program Sabandung Trus Bergulir

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 129
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Yana Mulyana meminta aparat kewilayahan terus menggerakan program Sangu Bancakan Urang Bandung (Sabandung). Pasalnya, masih banyak warga yang membutuhkan bantuan.  Menurut Yana, Pemerintah Kota (Pemkot) memang mulai memberikan kelonggaran di sejumlah sektor pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional hingga 26 Juni mendatang. […]

  • DPRD Kota Bandung Mendukung Penuh Pemerintah Dalam Memperkuat Program Pemberdayaan Sosial

    DPRD Kota Bandung Mendukung Penuh Pemerintah Dalam Memperkuat Program Pemberdayaan Sosial

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 162
    • 0Komentar

        BANDUNG, Mbinews – Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., bersama Sekretaris DPRD Kota Bandung, drg. Maya Himawati, Sp.Orto., menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, Senin, 10 Desember 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial […]

expand_less