Breaking News
Trending Tags

Raperda PPLH Mendorong Pembangunan Kota Bandung Jadi Kota Berwawasan Lingkungan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
  • visibility 162
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – Ketua Pansus (Panitya Khusus ) Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH)  DPRD Kota Bandung  Yudi Cahyadi mengatakan, perda ( Peraturan Daerah ) ini dibahas sebagai upaya pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan.

Periodisasi Perda ini selama 30 tahun, sehingga bila disahkan pada tahun 2024 maka berlaku sampai Tahun 2054.

Lebih jauh ketua Pansus PPLH DPRD Kota Bandung  mengatakan ,ini Peraturan Daerah  induk dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), salah satunya menginduk ke PPLH .

Yudi Cahyadi mengatakan,  Perda ini membahas semua hal mulai dari sampah, kemacetan, air tanah,  polusi udaradi Kota Bandung .

Diharapkan   adanya perda ini,  tiga puluh tahun kedepan, pembangunan di Kota Bandung lebih terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Harapannya, 30 tahun kedepan Kota Bandung tetap lebih layak huni. Jangan sampai membangun hanya sekedar membangun, dampaknya buat anak cucu kita kedepan masalah polusi, sampah tidak terarah .

Pembangunan ini  meminjam sumber daya yang dimiliki anak cucu.

Pada waktunya harus dikembalikan ke anak cucu dengan kondisi yang baik Kota Bandung ini, dari sisi kemacetan  lalulintas , sampah, banjir, air tanah bisa terkelola dengan baik.

Pembangunan di Kota Bandung lebih terarah, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan hal ini,  menurut Yudi Cahyadi  maka program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandung , harus mengacu pada peraturan Daerah  PPLH termasuk kebijakan anggaran, bukan berarti pembangunan saat ini acak acakan karena  sudah ada Peraturan Daerah  RTRW (Rencdana Tata Ruang Wilayah) .

Peraturan Derah  PPLH ini lebih menguatkan dari sisi ekologi dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penguatannya  Perda PPLH ini  sangat berkaitan dengan perda yang ada saat ini, seperti Peraturan Daerah Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah dan  Peraturan Daerah Perhubungan. red

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wali Kota Sukabumi Jenguk Korban Penganiayaan, Belum Ada Laporan Resmi Kepada Pihak Kepolisian

    Wali Kota Sukabumi Jenguk Korban Penganiayaan, Belum Ada Laporan Resmi Kepada Pihak Kepolisian

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 147
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id — Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan perhatian serius terhadap peristiwa pembacokan yang terjadi pada malam pergantian tahun. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin SH untuk melihat langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan. Insiden kekerasan tersebut terjadi di kawasan Jalan […]

  • UMKM Binaan bank bjb Sukses Ekspor Produk ke Luar Negeri

    UMKM Binaan bank bjb Sukses Ekspor Produk ke Luar Negeri

    • calendar_month Rabu, 28 Sep 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 135
    • 0Komentar

    GARUT, MBInews.id – PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (bank bjb) kembali sukses melahirkan UMKM binaan yang mampu mengekspor produk ke luar negeri. Kali ini, dalam acara Apel Gabungan yang dilaksanakan di lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Senin (26/09/2022), telah dilaksanakan kegiatan pelepasan perdana produk UMKM untuk ekspor ke Malaysia, yaitu sale pisang, […]

  • Fasos Fasum di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sudah 35 Tahun Dari Pengembang Belum Diserahkan Kepada Warga

    Fasos Fasum di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Sudah 35 Tahun Dari Pengembang Belum Diserahkan Kepada Warga

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 177
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews — Masa sidang reses , Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendapat aspirasi dari Perumahan Kompleks Vijaya Kusuma Permai RW 16 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung terkait masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di wilayahnya. Sehingga Senin, 5 Mei 2025, Aswan bersama Dinas terkait dan pihak kelurahan langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan […]

  • Disdukcapil tempuh langkah Strategis Karena Stok KTP-el di Kota Bandung Terbatas

    Disdukcapil tempuh langkah Strategis Karena Stok KTP-el di Kota Bandung Terbatas

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 159
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Keterbatasan ketersediaan keping KTP elektronik (KTP-el) di Kota Bandung sejak Desember 2024 menjadi perhatian serius Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. sampai awal Januari 2025, sebanyak 3.233 warga yang telah melakukan perekaman data masih menunggu pencetakan KTP-el. Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, keterbatasan terjadi karena proses lelang pengadaan […]

  • Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Feri Gulirkan Program Untuk Kepentingan Masyarakat

    Resmi Dilantik Menjadi Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Feri Gulirkan Program Untuk Kepentingan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 195
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Setelah resmi dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. menjadi Wakil Ketua II, Feri Sri Astrina melengkapi kursi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang hampir sebulan lebih kosong. Feri merupakan salah satunya anggota Fraksi Partai Golkar perempuan, merasa bangga menjadi Pimpinan DPRD pertama perempuan di Kota Sukabumi. Bahkan, dengan jabatan yang baru di emban […]

  • Pemkot Bandung Terima 1.146 Sertifikat Hak Pakai dari BPN

    Pemkot Bandung Terima 1.146 Sertifikat Hak Pakai dari BPN

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperoleh Sertifikat Hak Pakai (SHP) untuk 1.146 bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin menyerahkannya langsung kepada Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Selasa 4 Januari 2022. Yana mengapresiasi upaya BPN Kota Bandung yang selama […]

expand_less