Wakil Wali Kota Dorong Diskominfo Jadi Pusat Validasi Informasi Pemerintahan

SUKABUMI,Mbinews.id-  Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperkuat peran strategisnya, sebagai pusat komunikasi dan validasi informasi pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan ,Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Diskominfo Tahun 2026, di Ruang Pertemuan Diskominfo Kota Sukabumi, Rabu (4/2/2026).

Menurut Bobby, Diskominfo harus menjaga fokus pada peran utamanya (main core) agar tidak kehilangan arah di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya arus data publik.

“Diskominfo harus mampu mengkomunikasikan dan menginformasikan seluruh aktivitas pemerintahan dan dinamika yang terjadi di Kota Sukabumi. Main core ini tidak boleh hilang,”ujarnya.

Ia menilai, peran Diskominfo tidak cukup hanya sebatas edukasi isu-isu digital seperti penipuan melalui aplikasi pesan singkat. Lebih dari itu, Diskominfo dituntut memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal, termasuk pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Edukasi digital penting, tetapi keterbukaan informasi publik dan operasional data harus menjadi perhatian utama agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan,” katanya.

Lebih lanjut, Bobby menekankan pentingnya posisi Diskominfo sebagai rujukan utama dalam validasi informasi, baik yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah daerah maupun isu-isu strategis Kota Sukabumi secara umum.

“Setiap informasi yang berkaitan dengan pemerintah dan Kota Sukabumi idealnya melalui Diskominfo sebagai bentuk validasi, sehingga informasi yang diterima publik benar, utuh, dan kredibel,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan komunikasi publik, Bobby juga mendorong peningkatan kreativitas dan literasi digital aparatur, khususnya dalam pengemasan konten berbasis video yang dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat.

“Penyampaian informasi harus mengikuti perkembangan zaman. Konten visual dan video menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan,”ucapnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar Diskominfo tidak sekadar mereproduksi konten yang telah dihasilkan perangkat daerah lain. Seperti, Dokumentasi Pimpinan (Dokpim) maupun unit kerja lainnya, melainkan mampu menghadirkan nilai tambah dalam setiap produk informasi.

“Diskominfo harus memberikan diferensiasi dan perspektif strategis, bukan hanya menayangkan ulang konten yang sudah ada,” ujarnya.

Bobby berharap, melallui FPD ini  Diskominfo semakin solid dalam menyusun program kerja Tahun 2026, sekaligus berperan sebagai simpul utama komunikasi publik, pengelola data, dan penjaga arus informasi yang akurat, transparan, serta mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.ardan/wan/mbi.