Breaking News
Trending Tags

MUI Jabar Menolak Keras Legalisasi Ganja Untuk Pengobatan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 19 Jul 2019
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBImews.id  – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak upaya beberapa kalangan di Indonesia yang menuntut legalisasi ganja untuk pengobatan. Penolakan itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar, Jumat (19/7/2019).

Menurut Rafani, kajian legalisasi ganja untuk pengobatan belum tuntas. Dari kajian yang pernah diia ikuti, banyak pendapat yang menyatakan ganja tidak bisa digunakan untuk obat. Selain itu, ukuran atau parameter kedaruratan ganja sebagai obat pun tidak jelas.

“Justru unsur memabukkan atau mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya (sebagai obat). Karena itu (ganja) tetap haram,” kata Rafani.

Atas dasar pertimbangan itu, ujar Rafani, MUI Jabar tegas menolak legalisasi ganja apa pun alasan yang mendasarijya, termasuk menjadikan ganja sebagai obat atau pengobatan suatu penyakit.

“Jika dilegalkan, justru akan semakin disalahgunakan atau penggunaan ganja tanpa pengetahuan medis. Orang bisa berdalih untuk obat atau apa gitu. Tapi nanti digimanain lagi lah, dioplos, dicampur. Jangankan dilegalisasi untuk obat, tidak (dilegalisasi atau dilarang) pun orang merekayasa ya,” ujar dia.

Disinggung tentang dalih orang bahwa ganja dapat menyembuhkan beberapa penyakit, Rafani menuturkan, hal itu harus dinilai dari keseriusan penyakit dan tindakan medisnya terlebih dulu.

“Makan babi pun boleh kalau dalam keadaan darurat. Orang nyasar di tengah hutan enggak ada apa-apa, kalau enggak makan dia mati, ada babi, baru dia boleh (makan). Jadi keadaan daruratnya jelas.  Tapi kan sekarang keadaan darurat dibutuhkannya ganja itu seperti apa? Sekarang obat masih banyak, macem-macem. Maka kami menolak dan tidak merekomendasi (ganja sebagai obat), karena banyak tidak manfaatnya,” tutur Rafani. (**)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Akhir Tahun, DPRD Kota Sukabumi  Harus Tuntas Bahas APBD Tahun 2020

    Jelang Akhir Tahun, DPRD Kota Sukabumi Harus Tuntas Bahas APBD Tahun 2020

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Tiga agenda DPRD kota Sukabumi yang saat ini tengah di bahas yakni, pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2020, tata terib dan kode etik merupakan sisa pekerjaan yang harus dituntaskan menjelang akhir tahun ini. Raperda APBD tahun 2020 yang merupakan usulan dari eksekutif sudah masuk dalam jawaban wali kota. “Kalau pekerjaan DPRD sendiri, […]

  • HLUN Ke-24, Pemkot Bandung : Lansia agar bisa menikmati hidup dengan produktivitas

    HLUN Ke-24, Pemkot Bandung : Lansia agar bisa menikmati hidup dengan produktivitas

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 131
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Hidup di usia lanjut di Kota Bandung merupakan anugerah. Di usia senja, warga bisa menikmati udara Bandung yang sejuk dan suasana kota yang menyenangkan. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga memberikan perhatian khusus pada warga lanjut usia (lansia). Pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-24 tingkat Kota Bandung, Wali Kota […]

  • Deklarasi Zero Handphone Didalam Lapas Kelas II-B Sukabumi

    Deklarasi Zero Handphone Didalam Lapas Kelas II-B Sukabumi

    • calendar_month Selasa, 28 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 128
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi melakukan Deklarasi Zero Handphone (Ponsel), kepada seluruh petugas Lapas Kelas II-B Sukabumi. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari deklarasi yang dilakukan sebelumnya, bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) beberapa waktu lalu. “Kemarin, kami beserta seluruh petugas Lapas Kelas II-B Sukabumi, melakukan penandatanganan […]

  • Diskusi Hangat: Perkuat Ketahanan NKRI dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

    Diskusi Hangat: Perkuat Ketahanan NKRI dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

    • calendar_month Kamis, 16 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 160
    • 0Komentar

    BANDUNG,, MBInews.id – Diskusi hangat mewarnai pertemuan dan silaturahmi antara Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi (Pangdam III Siliwangi), Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo bersama jajaran Pengurus PWI Jawa Barat, di Ruang Tirtayasa Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh No.9 Kota Bandung, Rabu 15 Februari 2023. Pertemuan Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo bersama PWI […]

  • Solusi Bagi PKL Dalem Kaum Kota Bandung bisa berjualan tapi tidak melanggar aturan

    Solusi Bagi PKL Dalem Kaum Kota Bandung bisa berjualan tapi tidak melanggar aturan

    • calendar_month Kamis, 20 Jun 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 152
    • 0Komentar

    LBANDUNG, Mbinews– Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Bapelitbang, Disciptabintar, KUKM, Satpol PP, Bagian Ekonomi, dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung, membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan PKL Dalem Kaum, di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kota Bandung, Kamis, 20 Juni 2024. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD […]

  • Syarat Pengelola Tempat Hiburan Malam Dan Karaoke Ingin Beroperasi, Pengunjung Harus Rapid Test

    Syarat Pengelola Tempat Hiburan Malam Dan Karaoke Ingin Beroperasi, Pengunjung Harus Rapid Test

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 134
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta pengelola tempat hiburan seperti klub malam dan karaoke untuk melakukan rapid test kepada para pengunjung. Hal itu sebagai syarat jika tempat hiburan ingin kembali beroperasi. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menegaskan hal tersebut perlu dilakukan karena potensi interaksi pengunjung di tempat hiburan yang terbilang tinggi. Oleh […]

expand_less