Breaking News
Trending Tags

Cukup Dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikat Halal Dan HAKI

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
  • visibility 38
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews.id – Jika bicara tentang perizinan produksi, terlintas langsung dalam benak proses panjang dan berbelitnya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, tenang saja, bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin membuat izin legalitas usaha, HAKI, dan sertifikasi halal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) semua legalitas produksi bisa diakses dengan mudah.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Atet Dendi Handiman menyampaikan, dengan adanya Online Single Submission (OSS) sekarang telah diberlakukan izin tunggal.

“Cukup dengan NIB, pelaku UMKM bisa berlanjut ke izin sertifikasi halal dan HAKI juga. Relatif gampang karena lewat online. Tapi, jika ada kesulitan, kami siap fasilitasi di Salapak. Tinggal bawa persyaratan dan kelengkapannya saja, berupa KTP/NPWP,” jelas Atet selepas acara Weekend Market Ramadan Fest di Salapak Mikroshop, Sabtu 23 April 2022.

Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika para UMKM memiliki legalitas NIB. Atet menuturkan, pemerintah bisa memberikan fasilitas-fasilitas pelayanan untuk memudahkan permodalan dan advokasi bagi para UMKM.

“Misalnya, butuh permodalan. Kami akan bantu fasilitasi dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan dengan kredit program KUR,” paparnya.

“Bahkan, jika ada yang membutuhkan advokasi hukum, kami juga menyediakan fasilitas itu di Salapak,” imbuh Atet.

Sebab, pada 2021 silam, Atet mengungkapkan, ada salah satu UMKM di bidang kosmetik yang belum mengantongi izin lengkap, dan malah berujung proses hukum.

“Jangan sampai ada kejadian tahun 2021 lalu, dia belum kantongi izin BPOM, tapi sudah edarkan produk. Jadinya malah diproses hukum. Kami tidak mau ada hal seperti ini lagi,” ungkapnya.

Sehingga Atet mengimbau, bagi seluruh UMKM di Kota Bandung untuk memenuhi legalitas NIB terlebih dahulu. Dengan begitu, para pelaku UMKM memiliki peluang untuk mengembangkan usaha mereka.

“Bahkan, 40 persen APBD disediakan untuk para UMKM. Peluang ini harus kita tangkap,” ujarnya.

Maka dari itu, melalui Salapak, Atet berharap, para UMKM bisa difasilitasi untuk terjun ke ekosistem digital dan melakukan business matching.

“Karena memang kalau jualan satu-satu itu kan repot dan lama ya. Jadi, kami mengoneksikan para pelaku UMKM dengan mitra-mitra besar lainnya. Sehingga strategi rantai pasok bisa berjalan,” ucapnya.

Salah satu pelaku UMKM dari Ujungberung, Yani datang ke acara ini untuk membuat NIB usahanya. Sudah lebih dari 10 tahun ia berkutat di dunia kuliner.

“Jualan mi ayam di rumah sudah lebih dari 10 tahun. Tapi memang belum punya NIB,” kata Yani.

Ia sempat mendaftar secara online, tapi terkendala beberapa hal. Sehingga, dengan adanya acara ini, Yani merasa sangat terbatu untuk membuat izin legalitas usahanya.

“Sempat ikut online, susah karena mungkin jaringan dan kendala lainnya. Jadi, datang ke sini untuk dibantu prosesnya. Tapi mungkin sosialisasinya perlu diperluas lagi agar lebih banyak pelaku UMKM yang ikut membuat legalitas usahanya,” kata Yani. (Pipi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi: Dewan Pengawas KPK Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum

    Presiden Jokowi: Dewan Pengawas KPK Tidak Boleh Diisi Politisi, Birokrat, dan Aparat Hukum

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Presiden Jokowi didampingi Mensesneg dan Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan keterangan pers terkait revisi UU KPK, di Istana Negara, Jakarta Dalam konperensi pers terkait usulan inisatif DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi sejumlah isu dalam RUU KPK yang […]

  • Sekda Kota Bandung, Mengajak seluruh elemen masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi

    Sekda Kota Bandung, Mengajak seluruh elemen masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 282
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBINEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Iskandar menyampaikan, sensus ekonomi menjadi langkah penting dalam menghimpun data akurat yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pembangunan di Kota Bandung. “Bulan depan akan ada sensus ekonomi. Kami […]

  • Wali Kota Sukabumi Lantik 12 Eselon II dan 9 Orang Fungsional

    Wali Kota Sukabumi Lantik 12 Eselon II dan 9 Orang Fungsional

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota SUkabumi, Ayep Zaki melantik 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 12 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dan 9 orang jabatan fungsioanal. Pelantikan tersebut, di hadiri juga oleh Wakil Wali Kota SUkabumi, Bobby Maulana, , Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, serta para kepala perangkat daerah, di Balai Kota Sukabumi. […]

  • Cegah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Himbau Warga Cimahi Saat Natal dan Tahun Baru tidak Berpergian

    Cegah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Himbau Warga Cimahi Saat Natal dan Tahun Baru tidak Berpergian

    • calendar_month Senin, 22 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG RAYA, Pemkot Cimahi mengimbau warga tak melakukan mudik pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mencegah  peningkatan kasus Covid-19. Diketahui, berkaca pada libur panjang sebelumnya, kasus Covid-19 memang kerap mengalami kenaikan pasca libur panjang. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan warga mengurangi mobilitas. Apalagi, pemerintah pusat sendiri sudah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus cuti […]

  • Komisi B DPRD Kota Bandung, Siti Nurjanah Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Arcamanik

    Komisi B DPRD Kota Bandung, Siti Nurjanah Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Arcamanik

    • calendar_month Jumat, 4 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 42
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id –  Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Hj. Siti Nurjanah, SS. menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023, di Kantor Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (3/2/2022). Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurjanah mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun berdampak pada seluruh sendi kehidupan di masyarakat. Maka, […]

  • Tedy Rusmawan Ajak Warga Manfaatkan Forum Musrenbang

    Tedy Rusmawan Ajak Warga Manfaatkan Forum Musrenbang

    • calendar_month Rabu, 1 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 46
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., berharap masyarakat untuk memaksimalkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Rancabolang Tahun 2023. Sehingga berbagai usulan yang diperlukan baik terkait tingkat kewilayahan hingga urusan tingkat pusat untuk diusulkan. Menurut Tedy, setiap tahunnya terus dilakukan evaluasi dalam memastikan musrenbang di tingkat kelurahan dapat optimal. Salah […]

expand_less