Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Ketua Tim Legal Reasoning Layangkan Laporan Ke Mabes Polri Terkait Pernyataan Zulhas

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 22 Des 2023
  • visibility 117
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Mbinews –  Pernyataan bernada canda dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbuntut panjang. Soalnya Zulhaz begitu dia biasa disapa, dalam pernyataannya mengandung unsur melecehkan agama Islam untuk tujuan politik pribadi dan kelompok.

Atas dasar itu, ketua Tim Hukum dan Legal Reasoning dari Dewan Koalisi Aktivis Muda, Syaiful HM atau yang biasa disapa dengan Laa Aches Makento resmi melayangkan pelaporan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), pada Jum’at 22 Desember 2023.

Aches dalam keterangannya saat melakukan pelaporan di Mabes Polri, menyatakan,” Polri dibawah kepemimpinan Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si sebagai Kapolri harus koperatif dan tidak tebang pilih untuk menuntaskan kasus Penistaan Agama yang diduga dilakukan oleh Zulhas”, Katanya.

“Kami dengan Tim Hukum dan Legal Reasoning di Dewan Koalisi Aktivis Muda (DKAM) pada prinsipnya telah melakukan telaah hukum dan kajian atas apa yang disampaikan oleh Zulhas, sehingga kami bersepakat untuk melakukan pelaporan ke Mabes Polri dan akan mengawal kasus ini sampai Zulhas diproses,” terangnya.

Seperti diketahui melalui rekaman video yang beredar dan viral, Zulkifli Hasan mengatakan saat ini ada perubahan perilaku sebagian orang saat melakukan salat. “Pernyataan tersebut dinilai telah menimbulkan keributan dan kericuhan serta melukai hati umat Islam di seluruh Indonesia,” tegas Laa Aches Makento, Ketua Tim Hukum dan Legal Reasoning DKAM.

Pernyataannya tersebut telah menuai tanggapan dari berbagai tokoh, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Nafis menyatakan, ”Pernyataan Zulhas itu tidak lucu. Pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan umat islam,” ujarnya kepada media.

DKAM menilai, apa yang telah disampaikan Zulhas itu tidak patut. Apalagi sekarang KPU sedang menyelenggarakan pemilu dan pilpres. “Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Zulhas membuat kegaduhan. Penggunaan simbol-simbol agama pada momentum politik seharusnya dihindari untuk tetap menjaga kemajemukan. Kami menilai apa yang disampaikan oleh Zulhas merupakan penistaan agama.

Perbuatan Zulhas tersebut, lanjut diduga merupakan bentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi, “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa” Unsur-unsur yang terkandung didalam pasal 156 KUHP sangat jelas dan terang benderang,” tegas Laa Aches Makento.

Hal ini, kata Laa Aches, terlihat dari pernyataan dia yang menyatakan bahwa gerakan salat mengalami perubahan dengan tidak lagi menyebutkan AAMIIN setelah pembacaan Surat Al-Fatihah, dan takhiyatul akhir tidak lagi menggerakkan satu jari, melainkan sudah dua jari.

“Hal ini sangat fatal dan melampaui batas-batas nilai agama yang kita junjung tinggi bersama karena kita mengetahui mayoritas muslim di negara Indonesia sangat besar, kalau umat muslim Indonesia marah, tentu akan menimbulkan instabilitas nasional,” katanya.

“Untuk menghindari instabilitas nasional dan agar tidak terjadi, Dewan Koalisi Aktivis Muda akan melakukan aksi dalam waktu dekat setelah hari ini (Jum’at 22 Desember 2023) memasukan laporan, akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk aksi masa di depan Kantor Mabes Polri untuk mendesak Kapolri agar segera memproses pernyataan dari Zulkifli Hasan karena diduga telah melakukan Penistaan Agama,” kata nya.

Menurutnya, jangan sampai ada kesan untuk melindungi lantaran dia Ketua umum salah satu Partai dan salah satu Mentri yang masih menjabat, sehingga ada upaya untuk mengakses kekuasaan untuk mendapatkan suaka. Sudah banyak yang secara cepat diproses dan ditindak oleh Polri dalam kasus Penistaan Agama, Ahok adalah salah satunya.

“Jangan sampai pada Kasusnya Zulhas ini terkesan ada perlindungan. Kita akan lihat sejauh mana komitmen Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si dengan semangat Polri Presisi yang digaungkan olehnya, bertindak secara serius untuk menghadirkan keadilan di Negara ini,” pungkasnya tegas. **

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • SatSetSatSet! Yana Berharap Stadion GBLA Bisa Seperti Old Trafford

    SatSetSatSet! Yana Berharap Stadion GBLA Bisa Seperti Old Trafford

    • calendar_month Rabu, 11 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 81
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) bisa menjadi destinasi wisata berbasis olahraga (sport tourism center) setelah bisa digunakan. Ia bermimpi stadion kebanggaan masyarakat Kota Bandung itu bisa menjadi seperti Old Trafford di Manchester, Inggris. Yana berharap, setelah Stadion GBLA bisa digunakan, berbagai kegiatan sosial ekonomi yang […]

  • Ditengah Pademi Covid-19, DPRD Kota Sukabumi, Jona : Kegiatan Reses Tetap Jalan  Di Bulan April Ini

    Ditengah Pademi Covid-19, DPRD Kota Sukabumi, Jona : Kegiatan Reses Tetap Jalan Di Bulan April Ini

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 100
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Kegiatan reses 35 anggota DPRD Kota Sukabumi yang jatuh pada bulan April ini, tetap dilaksanakan meskipun ditengah- tengah pandemi covid-19. “Hasil dari rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang baru selesai dilaksanakan kegiatan reses tetap berjalan,”ujar Wakil Pimpinan DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona usai rapat Banmus. Jumat, (03/04/2020). jona juga mengungkapkan, reses yang akan […]

  • DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif

    DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif

    • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 97
    • 0Komentar

    DPRD Kota Bandung Minta Rancang Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Adaptif BANDUNG, Mbinews — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung , Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan acara Kick Off Meeting Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025, […]

  • Diperkirakan 49 Perda dan Pergub Dilakukan Peremajaan, Thomas Dachi : Tidak Singkron Dengan UU Omnibuslaw

    Diperkirakan 49 Perda dan Pergub Dilakukan Peremajaan, Thomas Dachi : Tidak Singkron Dengan UU Omnibuslaw

    • calendar_month Jumat, 4 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MEDAN, MBInews.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Thomas Dachi SH mengaku akan melakukan peremajaan terhadap Peraturan Hukum Daerah yang dianggap tidak singkron dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibuslaw). Demikian disampaikan anggota Komisi A tersebut saat bertemu di ruang kerjanya fraksi Gerindra DPRD Sumut, Jalan Imam […]

  • Indri Rindani: UMKM Perlu Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Komunitas

    Indri Rindani: UMKM Perlu Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Komunitas

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Bandung,MBINEWS— Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani menekankan pentingnya kolaborasi, jejaring, serta keberpihakan kebijakan dalam memperkuat pelaku UMKM dan industri kreatif di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk “Membangun Ekosistem Kewirausahaan Kreatif Melalui Sinergi Kebijakan Publik, Inovasi, dan Kemandirian Ekonomi di Era Transformasi Digital” yang digelar di […]

  • Komisi I DPRD Jabar Dorong KPU Kabupaten Garut Perhatikan TPS Rawan Bencana

    Komisi I DPRD Jabar Dorong KPU Kabupaten Garut Perhatikan TPS Rawan Bencana

    • calendar_month Senin, 12 Feb 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 111
    • 0Komentar

    KABUPATEN GARUT, Mbinews.id — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut perhatikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah rawan bencana. Pasalnya, hal tersebut akan berbeda perlakuan dengan TPS yang lainnya, pihak terkait harus mematangkan perencanaan sebelum pemilihan berlangsung. Ahab  mengatakan, menurut pantauannya saat ini […]

expand_less