Sediakan Anggaran Untuk siswa yang tidak mampu Ikut Studi Tour

BANDUNG, Mbinews — Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menjadi narasumber di diskusi Radio PRFM, Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025. Diskusi kali ini mengangkat tema “Menelisik Dampak Pelarangan Studi Tur Terhadap Wisata Kota Bandung”.

Menurut Politisi PDIP DPRF Kota Bandung, pelarangan karya wisata ini menyeruak dari usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Polemik pun muncul terkait keluhan orang tua dan di sisi lain dampak pada pariwisata.
Dinilai study tour masih bermanfaat dilakukan , bila tujuannya murni didasarkan pada pendidikan luar sekolah, ketimbang sekadar jalan-jalan. Pada poin ini ia mendapat banyak keluhan dari orang tua yang keberatan dengan biaya study tour. Di sisi lain, memahami adanya perputaran ekonomi di sektor pariwisata imbas dari kebijakan pelarangan study tour.

Sebagai solusi, mengusulkan pendekatan yang lebih terukur untuk menyeimbangkan kepentingan pendidikan dan ekonomi. Disarankan agar Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai study tour bagi siswa tidak mampu, dengan fokus pada kegiatan yang berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan.
Bagi yang tidak mampu, disubsidi oleh Pemerintah. Study tour harus dipilih hanya untuk kegiatan yang punya korelasi dengan pendidikan, bukan sekadar jalan-jalan ke pantai,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan , pentingnya pengawasan supaya tidak lagi muncul kebijakan sekolah yang memunculkan diskriminasi bagi siswa yang tidak mampu ikut serta. Bahkan, sempat ada kebijakan sekolah yang dikeluhkan orang tua karena harus tetap membayar meski tak bisa ikut, atau menggantinya dengan tugas yang membebani siswa.
Kebijakan pelarangan study tour merupakan respons terhadap keluhan masyarakat, khususnya dari keluarga siswa yang tidak mampu. Ada pula kondisi ketika orang tua memaksakan diri untuk membiayai study tour demi anak mereka, meskipun secara finansial sulit.

“Banyak keluhan dari siswa-siswa yang tidak mampu. Kadang-kadang, kalau anak itu dalam posisi sulit, satu sisi orang tuanya tidak mampu, tetapi walaupun dirinya dibebaskan untuk tidak ikut, sebagai seorang anak ada tekanan sosial yang akhirnya berbalik ke orang tuanya,” ujarnya.

Namun, sisi lain dari kebijakan ini, yaitu dampak negatifnya terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal. “Study tour itu ternyata mempunyai dampak positif terhadap wisata dan perekonomian, seperti UMKM, transportasi, dan sebagainya. Pelarangan ini menimbulkan reaksi karena ada bagian masyarakat yang terdampak,” katanya.
Penurunan aktivitas ekonomi di destinasi wisata populer seperti Museum Geologi. “Sebelum ada kebijakan ini, jalan di sekitar Museum Geologi penuh dengan bus. Para pedagang UMKM juga ramai karena ada kerumunan. Tetapi sekarang sepi study tour sebetulnya memiliki nilai pendidikan, seperti kunjungan ke Museum Geologi yang memberikan pengetahuan tentang dinosaurus dan dunia geologi kepada siswa.

Meminta Pemerintah Kota Bandung agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan yang akan dikeluarkan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, sehingga tujuan dan dampaknya bisa terukur. Sebab, pemerintah punya tugas melindungi masyarakat, bukan menambah masalah baru.**