Breaking News
Trending Tags

Kerja Sama YPKP Bandung dan UNJANI untuk Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
  • visibility 36
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – Dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung (USB YPKP) dan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kampus Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Acara 9 Januari 2025 , dihadiri oleh pimpinan kedua universitas, civitas akademika, dan tamu undangan.

Ditandai dengan penandatanganan dokumen kerja sama oleh Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Dr. H. Didin Saepudin, S.E., M.Si., dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. Sebagai simbol sinergi yang kokoh, pertukaran plakat dan cenderamata juga dilakukan oleh Wakil Rektor 3 masing-masing universitas, yakni Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P., dari USB YPKP, dan Dewi Ratih Handayani, dr., M.Kes., dari UNJANI.

Mengedepankan berbagai program strategis yang mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk . Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Kedua universitas berkomitmen untuk saling berbagi pengalaman dan sumber daya dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui pengembangan kurikulum bersama, program pelatihan untuk dosen, maupun kolaborasi riset yang berorientasi pada solusi bagi masyarakat. Programprogram pengabdian kepada masyarakat juga akan diperkuat, termasuk terlibatnya mahasiswa dalam program pemberdayaan berbasis komunitas.
Pemberdayaan Civitas Akademika dan Sumber Daya Manusia.
USB YPKP dan UNJANI akan menjalankan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi dosen, staf administrasi, dan mahasiswa. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di era global. Kolaborasi ini juga membuka peluang untuk pertukaran pengalaman akademik dan manajerial antaruniversitas.
Implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
Sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kedua universitas sepakat untuk menyelenggarakan berbagai program lintas institusi. Program ini meliputi pertukaran mahasiswa, magang industri, proyek independen, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Dengan kerja sama ini, mahasiswa dari kedua universitas dapat memperluas pengalaman belajar mereka, baik di dalam maupun di luar kampus.
Pengembangan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

, Dr. H. Didin Saepudin, S.E., M.Si., mengatakan , kerja sama ini merupakan langkah strategis USB YPKP untuk memperkuat posisi sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul. Kolaborasi akan membuka peluang besar bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh civitas akademika dalam mengembangkan potensi mereka. Sinergi dengan UNJANI merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam memajukan pendidikan di Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi UNJANI untuk menjadi universitas yang adaptif terhadap perubahan zaman. “Pendidikan tinggi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Kolaborasi antara UNJANI dan USB YPKP menjadi salah satu cara untuk mencapainya. Kami yakin kerja sama ini akan memberikan dampak positif yang luas,” katanya.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antar universitas yang efektif di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing institusi, USB YPKP dan UNJANI berupaya menciptakan inovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat tidak embangan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Enam SKPD Pemkot Sukabumi, Diajukan Sebagai WBK-WBBM

    Enam SKPD Pemkot Sukabumi, Diajukan Sebagai WBK-WBBM

    • calendar_month Rabu, 19 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Sebanyak enam perangkat daerah di Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi, diajukan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM). Ke enam perangkat daerah tersebut. Yaitu, RSUD R. Syamsudin, SH, RSUD Al – Mulk, Puskesmas Sukabumi, Dinas PMPTSP, Kecamatan Gunung Puyuh serta Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Sukabumi.”Iya, ditahun ini, ada enam […]

  • Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo Serahkan Seperangkat Alat Musik Band Kepada Ajendam

    Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo Serahkan Seperangkat Alat Musik Band Kepada Ajendam

    • calendar_month Rabu, 22 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo memberikan seperangkat alat musik band kepada Ajendam III/Siliwangi di Lapangan Makodam III/Siliwangi Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/02/2023). Seusai mengikuti launching Aplikasi Super Elektronik Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (ETWPAD), Pangdam secara simbolis menyerahkan alat musik untuk Siliwangi Band kepada Kaajendam […]

  • Diduga Korupsi Dana ADD, Warga Geruduk Kantor Kepala  Desa Sukamulya

    Diduga Korupsi Dana ADD, Warga Geruduk Kantor Kepala Desa Sukamulya

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    GARUT, MBInews.id – Ratusan warga Desa Sukamulya Kecamatan Talegong kabupaten Garut menggeruduk kantor kepala desanya sebagai bentuk kekesalan warga karena adanyah indikasi korupsi atau penyelewengan aliran dana desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desa Sukamulya, Sahman kecamatan talegong kabupaten Garut. Warga yang tergabung dalam gerakan aliansi masyarakat desa Sukamulya langsung melakukan aksi demo dengan membawa […]

  • Radio Sonata Milik Pemerintah Kota Bandung Dari AM Menjadi FM

    Radio Sonata Milik Pemerintah Kota Bandung Dari AM Menjadi FM

    • calendar_month Senin, 10 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 44
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Radio Sonata  merupakan   milik Pemerinrtah Kota Bandung,yang menginformasikan  tentang Program dan Kegiatan  mengenai  Pembangunan, infrastruktur,Sosial   Budaya  dan  Ekonomi  .yang merupakan konsumsi masyarakat    Kota Bandung dan masyarakat di luar Kota Banndung Umumnya, sesuai dengan  perkembangan  Pembangunan. Untuk menyebarkan  informasi  yang lebih luas sehingga perlu ditingkatkan ,   gelombang   dari  AM  menjadi   FM. Hal ini  […]

  • Ruang Publik Itenas Tingkatkan Imunitas Warga Bandung

    Ruang Publik Itenas Tingkatkan Imunitas Warga Bandung

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 41
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Untuk mewujudkan salah satu tri dharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung membangun ruang publik di halaman depan kampus. Ruang publik ini diresmikan pada Rabu, 11 Mei 2022. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengapresiasi langkal Itenas Bandung. “Sesuai namanya, meski ada di halaman depan Itenas, ruang publik […]

  • Ke Kalbar, Presiden Jokowi Serahkan SK Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria

    Ke Kalbar, Presiden Jokowi Serahkan SK Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria

    • calendar_month Kamis, 5 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    KALBAR, MBInews.id — Presiden Jokowi menyalami Gubernur Kalbar Sutarmidji saat tiba di Bandara Supadio, Kubu Raya, untuk kunjungan ke Kalbar, Kamis (5/9/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke  Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis 5/9), untuk untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan dan sertifikat hak atas tanah, serta […]

expand_less