Breaking News
Trending Tags

Nasib Teras Cihampelas, DPRD Kota Bandung Desak Langkah Nyata

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
  • visibility 37
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews –Teras Cihampelas di Kota Bandung kembali menuai sorotan akibat kondisinya yang dinilai semakin memprihatinkan. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menegaskan perlunya langkah nyata agar kawasan tersebut tidak terus menjadi beban bagi warga dan pemerintah kota.

Radea menjelaskan, Teras Cihampelas dibangun pada tahun 2017 dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang memadukan penataan PKL, ruang publik, dan pariwisata dalam satu kawasan. Pembangunan yang menelan biaya hingga Rp48 miliar ini diharapkan dapat menata Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi memadati bahu jalan dan menimbulkan kemacetan di kawasan wisata Cihampelas.

Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. “Banyak warga mengeluhkan kios-kios yang tutup, fasilitas rusak, pengunjung sepi, dan bahkan ada rembesan air yang menimbulkan genangan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ungkap Radea.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 1 yang meliputi wilayah Cihampelas, Radea menuturkan bahwa aspirasi masyarakat cukup beragam. Sebagian warga mendesak Pemerintah Kota Bandung serius melakukan revitalisasi agar kawasan ini kembali hidup. Sementara sebagian lainnya setuju dengan saran Gubernur Jawa Barat agar Teras Cihampelas dibongkar dan dikembalikan ke kondisi awal.

Radea juga menegaskan, jika memang pembongkaran menjadi pilihan, maka pemerintah harus mengikuti aturan pengelolaan aset daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. “Pemusnahan aset daerah itu ada prosedurnya, tidak bisa sembarangan. Harus ada alasan kuat bahwa aset tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan,” katanya.

Dirinya berharap Pemerintah Kota Bandung dapat segera menentukan langkah tepat melalui kajian menyeluruh dan melibatkan semua pihak. “Teras Cihampelas harus menjadi contoh pengelolaan ruang publik yang bertanggung jawab, bukan justru menjadi catatan kegagalan penataan kota,” pungkas Radea.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPRD Jabar Berharap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian

    Komisi III DPRD Jabar Berharap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Kab. Bandung Barat, Mbinews — Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berharap sektor pendapatan menjadi perhatian Pemprov Jabar saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Selasa, (02/04/23). Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Sugianto Nangolah mengatakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah […]

  • Achmad Ruyat: DPRD Jabar Komitmen Sukseskan Pemberantasan Korupsi

    Achmad Ruyat: DPRD Jabar Komitmen Sukseskan Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Rabu, 7 Sep 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 43
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Pemberantasan korupsi akan selalu menjadi komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat karena hal tersebut merupkan kewajiban dalam turut mensukseskan agenda reformasi yang salah satunya yaitu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat dalam kegiatan Sosialisasi Koordinasi KPK dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu […]

  • Desember 2020 Inflasi Kota Sukabumi Sebesar 0,58 Persen

    Desember 2020 Inflasi Kota Sukabumi Sebesar 0,58 Persen

    • calendar_month Senin, 25 Jan 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 38
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Adanya kenaikan harga di beberapa kelompok pengeluaran, Kota Sukabumi alami inflasi dibulan Desmber 2020 sebesar 0, 58 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,65.”Perkembangan harga berbagai komoditas di bulan Desember itu, secara umum naik. Sehingga, Kota Sukabumi alami inflasi 0,58 persen,”ujar Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi Cecep Mansur. Senin, (25/1/2021). […]

  • Emak-emak Sambut Baik Sekolah Tatap Muka

    Emak-emak Sambut Baik Sekolah Tatap Muka

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 34
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Menyambut baik rencana Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka terbatas di sekolah, Lina Yulianti salah seorang wali murid, mendukung rencanan tersebut, agar segera diadakannya KBM secara tatap muka terbatas di sekolah, Rabu (1/9/2021). “Semoga bisa segera berlangsung sekolah tatap mukanya. Agar anak-anak bisa berinteraksi dengan […]

  • Awal Pekan Tahun, Komoditas Harga cabe Rawit Merah  Di Sukabumi Alami Kenaikan

    Awal Pekan Tahun, Komoditas Harga cabe Rawit Merah Di Sukabumi Alami Kenaikan

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id –  Harga cabe rawit merah di awal pekan tahun 2020 ini terus meroket, saat ini komoditi tersebut dibandrol Rp70 ribu per kilogramnya. Sebelumnya harga cabe rawit merah berada dikisaran Rp48 ribu per kilonya. Harga tersebut juga tergolong tinggi dari harga normalnya sekitar Rp40 ribu per kilonya. Kabid  Perdagangan Dinas Koperasi perdagangan dan Perindustrian […]

  • AMKS Desak Kepastian Hukum, Wakaf Uang di Sukabumi Diminta Ditinjau Ulang

    AMKS Desak Kepastian Hukum, Wakaf Uang di Sukabumi Diminta Ditinjau Ulang

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 43
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id — Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi (AMKS) menyoroti polemik wakaf uang yang masih berlangsung di Kota Sukabumi. Dalam audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi, AMKS menekankan perlunya kepastian hukum sebelum program tersebut dijalankan. Menurut Juru Bicara AMKS, Anggi Fauzi, permasalahan bukan terletak pada konsep wakaf uang, tetapi mekanisme pelaksanaan dan landasan hukumnya. […]

expand_less