Breaking News
Trending Tags

Nasib Teras Cihampelas, DPRD Kota Bandung Desak Langkah Nyata

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
  • visibility 51
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews –Teras Cihampelas di Kota Bandung kembali menuai sorotan akibat kondisinya yang dinilai semakin memprihatinkan. Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menegaskan perlunya langkah nyata agar kawasan tersebut tidak terus menjadi beban bagi warga dan pemerintah kota.

Radea menjelaskan, Teras Cihampelas dibangun pada tahun 2017 dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang memadukan penataan PKL, ruang publik, dan pariwisata dalam satu kawasan. Pembangunan yang menelan biaya hingga Rp48 miliar ini diharapkan dapat menata Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi memadati bahu jalan dan menimbulkan kemacetan di kawasan wisata Cihampelas.

Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. “Banyak warga mengeluhkan kios-kios yang tutup, fasilitas rusak, pengunjung sepi, dan bahkan ada rembesan air yang menimbulkan genangan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ungkap Radea.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 1 yang meliputi wilayah Cihampelas, Radea menuturkan bahwa aspirasi masyarakat cukup beragam. Sebagian warga mendesak Pemerintah Kota Bandung serius melakukan revitalisasi agar kawasan ini kembali hidup. Sementara sebagian lainnya setuju dengan saran Gubernur Jawa Barat agar Teras Cihampelas dibongkar dan dikembalikan ke kondisi awal.

Radea juga menegaskan, jika memang pembongkaran menjadi pilihan, maka pemerintah harus mengikuti aturan pengelolaan aset daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. “Pemusnahan aset daerah itu ada prosedurnya, tidak bisa sembarangan. Harus ada alasan kuat bahwa aset tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan,” katanya.

Dirinya berharap Pemerintah Kota Bandung dapat segera menentukan langkah tepat melalui kajian menyeluruh dan melibatkan semua pihak. “Teras Cihampelas harus menjadi contoh pengelolaan ruang publik yang bertanggung jawab, bukan justru menjadi catatan kegagalan penataan kota,” pungkas Radea.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Sukabumi hingga Cianjur, PWI Tunjukkan Kekuatan dan Persatuan Tanpa Batas

    Dari Sukabumi hingga Cianjur, PWI Tunjukkan Kekuatan dan Persatuan Tanpa Batas

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 46
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar insan pers dan insan olahraga, Trofeo Mini Soccer PWI Korwil II Jawa Barat sukses digelar di Boy Mini Soccer (BMC), Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cianjur selaku tuan rumah ini mendapat […]

  • Selama Mei 2022, Pemkot Sukabumi Terima 38 Aduan

    Selama Mei 2022, Pemkot Sukabumi Terima 38 Aduan

    • calendar_month Kamis, 9 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalaui Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) setempat menindak lanjuti aduan yang masuk dari masyarakat. Berdasarkan data yang ada, selama bulan Mei 2022 ada sekitar 38 aduan yang masuk ke Pemkot Sukabumi. Dari jumlah tersebut sebanyak 17 masuk melalaui e-Lapor, dan sisanya masuk ke aplikasi Sukabumi Participated Responder (Super). “Kami mencatat […]

  • PMII Kota Sukabumi, Tolak Revisi RUU KPK

    PMII Kota Sukabumi, Tolak Revisi RUU KPK

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 55
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBinews.id — KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pegerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) cabang kota sukabumi, berpendapat bahwa KPK ialah lembaga yang memikul harapan masyarakat […]

  • Kasus Cacar Monyet Muncul di Kota Bandung

    Kasus Cacar Monyet Muncul di Kota Bandung

    • calendar_month Rabu, 1 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Satu Kasus cacar monyet atau monkeypox di Kota Bandung telah dikonfirmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan , Dinkes ( Dinas Kesehatan ) Kota Bandung sebagai leading sector harus fokus ke sana. Konon katanya, saya pernah lihat informasi saja bahwa potensinya itu dari bersentuhan. Tidak seperti Covid-19 dari […]

  • Tanu Wijaya jadi Anggota DPRD Kota Bandung Lewat PAW gantikan Entang

    Tanu Wijaya jadi Anggota DPRD Kota Bandung Lewat PAW gantikan Entang

    • calendar_month Sabtu, 2 Sep 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 64
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Tanu Wijaya dari Fraksi Partai Demokrat, menggantikan H. Entang Suryaman SH yang telah resmi berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Bandung, Jumat (1/9/2023). Pimpinan Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Bandung, H. […]

  • Reformasi ASN Dipacu, Pemkot Sukabumi Gandeng BKN Terapkan Manajemen Talenta

    Reformasi ASN Dipacu, Pemkot Sukabumi Gandeng BKN Terapkan Manajemen Talenta

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 482
    • 0Komentar

    SUKABUMI,MBinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mempercepat reformasi birokrasi dengan menandatangani komitmen bersama penerapan sistem manajemen talenta dan e-kinerja harian bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN),  di Balai Kota Sukabumi. Senin (27/4)/2025. Langkah ini menegaskan, pergeseran pola pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pendekatan subjektif menuju sistem berbasis kompetensi, kinerja, dan potensi yang terukur. Wali Kota Sukabumi, […]

expand_less