Pansus IV : RPJP Jawa Barat Harus Sinergi Dengan RPJP Nasional
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
- visibility 11
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat saaat Pansus IV melaksanakan kunjungan kerja ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kamis (16/05/2024).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DKI JAKARTA, Mbinews.id — Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyebutkan rencana pembangunan di Jawa Barat harus sejalan dengan program pembangunan dari pemerintah pusat. Sebagaimana dalam perencanaan menuju Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju pada 2045 mendatang. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja konsultasi Pansus IV ke Ditjen Pembangunan Daerah (Bina Bangda) dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hidayat mengatakan, substansi yang sangat penting berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat (RPJP). Karena itu penyusunanya harus komprehensif dan sinergi dengan program gubernur terpilih sesuai visi misinya kedepan
“Kami tangkap yaitu pertama kendala yang menjadi headicap kita di penyusunan RPJP Daerah itu adalah bagaimana agar RPJP Daerah ini sejalan dengan RPJM Daerah yang nanti ke depan dirancang oleh Gubernur terpilih yang berdasarkan visi misi ketika Gubernur terpilih berkampanye,” ujar Ahmad Hidayat di Jakarta, Rabu (15/05/2024).
Ahmad melanjutkan, setelah RPJP berjalan yang menjadi leading sectornya bermuara ke Bappenas secara teknokratis menyusun RPJM Daerah agar menjadi acuan bagi para calon gubernur ke depan untuk menyusun visi misinya.
“Sehingga ketika siapapun nanti Gubernur terpili, perencanaan pembangunannya tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah secara teknokratis,” katanya.
Ada informasi yang menarik, tambah Ahmad Hidayat bahwa yang mendasari Jawa Barat dalam penyusunan RPJP secara nasional akan berbeda dengan DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai bagian dari masa transisi. Maka ada dua yang menjadi dasar yaitu RPJP Nasional dan perubahan status dari DKI ke DKJ.
“Artinya bahkan di DKI saja tetangga itu belum sampai keranah legislatif untuk pembahasan Raperda RPJP Daerahnya maka kami juga tidak ingin tergesa-gesa tidak ingin terburu-buru, Saya kira yang penting bagaimana caranya Jawa Barat bisa menyelesaikan Pansus RPJP Daerah ini secara maksimal,” pungkas Ahmad. *red
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar