Breaking News
Trending Tags

Pemerintah Kota Sukabumi Ajukan Kenaikan UMK Tahun 2022

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 23 Nov 2021
  • visibility 40
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi merekomendasikan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sekitar 1,27 persen pada tahun 2022 mendatang, Selasa (23/11/2021).

Sebelumnya, pada tahun 2021 UMK Kota Sukabumi tidak mengalami perubahan, atau sama dengan UMK tahun 2020 sebesar 2.530.182 Rupiah. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi Yadi Mulyadi mengatakan, terkait kenaikan UMK Kota Sukabumi tahun 2022 mendatang, sudah dilaporkan kepada Wali Kota Sukabumi dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

“Tadi kami sudah melakukan audiensi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, terkait pembahasan kenaikan UMK Kota Sukabumi tahun 2022 mendatang,” tutur Yadi kepada awak media.

Lanjutnya, pembahasan terkait kenaikan UMK Kota Sukabumi tahun 2022 sebelumnya sudah dilakukan, dan sudah mencapai titik mufakat antara unsur pengusaha, Depeko, perwakilan pekerja, SPSI, dan unsur pemerintah yang dilakukan pada atanggal 18 November 2021 kemarin.

“Sebenarnya sih jauh-jauh hari kita sudah melakukan pembahasan terkait rencana kenaikan UMK di tahun 2022 tersebut,” bebernya.

Masih menurut Yadi, sejauh ini berdasarkan pembahasan yang dilakukan bersama pihak pengusaha, tidak ada pengusaha yang mengajukan keberatan terkait kenaikan UMK Kota Sukabumi tahun 2022 mendatang.

“Alhamdulillah tidak ada keberatan dalam pembahasanya, baik pihak pengusaha, ataupun pekerja yang diwakili oleh SPSI,” akunya.

Munculnya kenaikan angka UMK Kota Sukabumi tahun 2022 tersebut, tentu saja berdasarkan rumusan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang ada. Diantaranya, laju pertumbuhan ekonomi, dan nilai inflasi di Jawa Barat.

“Jadi ada rumusan -rumusan dalam mennetukan kenaikan UMK di Kota Sukabumi,”terang Yadi.

Oleh karena itu, audensi yang dilakukan tadi untuk memberikan informasi kepada Wali Kota Sukabumi, mengenai hasil perhitungan UMK yang sudah dilakukan.

“Nanti Pak Wali Kota Sukabumi akan membuat rekomendasi hasil kenaikan UMK ini ke Gubernur Jawa Barat,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Serikat pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Sukabumi, Dede, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyatakan sepakat sejak pembahasan UMK dilakukan. Meskipun kenaikan itu tidka sesuai dengan harapan. Tapi, harus bagaimana lagi, karena perhitungan UMK tahun ini juga mengacu kepada undang-undang Cipta Kerja. Selain itu juga lanjut Dede, melihat kondisi perusahaan di Kota Sukabumi saat ini yang tergolong alami penurunan, dan pekerja juga merasakan.

“Yang jelas kami terima hasil kesepakatan yang sudah dilakukan menegnai kebesar UMK untuk tahun depan,” pungkasnya. Ardan/Wan/Mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III Minta Rest Area Jadi Prioritas, Monitoring Kesiapan Pengelola Jalan Tol Cisumdawu Hadapi Arus Mudik 2024

    Komisi III Minta Rest Area Jadi Prioritas, Monitoring Kesiapan Pengelola Jalan Tol Cisumdawu Hadapi Arus Mudik 2024

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Kabupaten Sumedang, Mbinews.com — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat H. Phinera Wijaya mengatakan keberadaan Jalan Tol Cisumdawu diharapkan dapat mengurai kemacetan arus mudik yang kerap kali terjadi. Hal tersebut dikatakan Phinera Wijaya saat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat monitoring kesiapan pengelola Jalan Tol Cisumdawu menghadapi Arus Mudik dan Balik […]

  • Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya Mengkritisi Kenaikan UMP Jabar Tahun 2024

    Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya Mengkritisi Kenaikan UMP Jabar Tahun 2024

    • calendar_month Jumat, 8 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews, — Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengkritisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar Tahun 2024. Sebab kenaikan UMP harus memperhatikan realitas di lapangan, kondisi rakyat, inflasi, kemampuan daya beli masyarakat yang saat ini cenderung melemah. Adapun UMP Jabar yang telah ditetapkan dengan kenaikan kenaikan 3,57 persen, atau naik […]

  • Pemkot Sukabumi Stop Jamkesda Tahun 2020?

    Pemkot Sukabumi Stop Jamkesda Tahun 2020?

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 39
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi berencana akan menghapus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun depan. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang tidak tercover layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak akan mendapatkan pelayanan dari Jamkesda. “Rencananya sih awal Januari tahun 2020 akan diterapkan penyetopan Jamkesda tersebut,”ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) […]

  • Edwin Senjaya, Meminta RS Bandung Kiwari Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

    Edwin Senjaya, Meminta RS Bandung Kiwari Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 42
    • 0Komentar

    BANDUNG,Mbinews — DPRD meminta Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari untuk memperbaiki pelayanan mereka terhadap masyarakat. Desakan tersebut muncul lantaran DPRD melihat masih ada warga Kota Bandung mengeluhkan pelayanan yang diberikan RSUD Bandung Kiwari. Apalagi Dinas Kesehatan maupun Bandung Kiwari telah diberikan gelontoran dana cukup besar dari pemerintah. “Anggaran […]

  • Pansus 2 DPRD Kota Bandung Tambah Muatan Lokal di Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Pansus 2 DPRD Kota Bandung Tambah Muatan Lokal di Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    • calendar_month Rabu, 6 Sep 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pansus 2 DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Bapenda, dan Bagian Hukum Setda Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Selasa, (5/9/2023). Rapat dipimpin Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., Wakil […]

  • Cegah Penyebaran Covid-19, Bank bjb Terapkan Sistem Gaji ASN & Pensiunan Via ATM

    Cegah Penyebaran Covid-19, Bank bjb Terapkan Sistem Gaji ASN & Pensiunan Via ATM

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id — Perkembangan penyebaran pandemi Coronavirus (COVID-19) terus terjadi dan masih menjadi perhatian utama publik. Berbagai upaya pencegahan terus digalakkan dan digaungkan. Salah satunya yaitu mengimbau seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali, diminta untuk senantiasa menjaga jarak fisik (physical distancing) guna meminimalisir kontak dengan orang lain yang dapat menjadi medium transmisi virus. bank bjb telah […]

expand_less