Ratusan Buruh KBB Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Mbinews.id– Wacana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan, ratusan buruh asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam koalisi sembilan serikat buruh mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cimahi, Jalan Sangkuriang pada Kamis (19/9/2019). Mereka menyuarakan penolakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Seperti di kabarkan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Dari pantauan di lapangan, di atas mobil komando tampak orator terus menyuarakan penolakan rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan serta menuntut BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan.

Menurut Koordinator Koalisi sembilan, Dede Rahmat mengatakan, akhir dari aksi ini serikat buruh merasa kecewa karena tidak bisa menemui kepala cabang BPJS Cimahi. Mereka hanya diterima bawahan sekelas kepala bidang yang tidak memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan.

“Kami sedikit kecewa karena kepala cabang tidak mau menemui kami, hanya kabid yang bukan penentu kebijakan,”ujar dede di depan kantor Cabang BPJS Cimahi.

Dede yang juga Sekretaris Konsulat Cabang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengatakan tuntutan buruh ialah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memberatkan masyarakat. “Padahal pemberitahuan aksi ini sudah diketahui mereka seminggu sebelumnya, ketiadaan Kepala Cabang menunjukan bahwa tidak ada itikad baik dari mereka,” tegas Dede.

Menurut dia, selain penolakan kenaikan iuran buruh juga menuntut perbaikan pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan Cimahi. Pada prakteknya banyak sekali pelayanan yang mengecewakan peserta BPJS. “Entah bagaimana di lapangan kita temukan buruh sakit hanya dirawat tiga hari, belum sembuh suruh pulang dulu, baru boleh berobat lagi, kenapa!?,” jelasnya.

Bukan hanya itu, buruh juga meminta manajeman yakni pengawas BPJS menindak tegas pengusaha nakal yang tidak mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS sesuai aturan yang berlaku. “Tindak tegas pengusaha nakal. Data kami dari 3ribu perusahaan kecil dan besar di KBB hanya 30 persen yang sudah mengikutsertakan pekerjanya di BPJS Kesehatan, namun BPJS tidak pernah melakukan tindakan,”katanya.

Buruh KBB juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar dengan melibatkan ribuan masa menggedor kantor wilayah BPJS Kesehatan Jawa Barat.

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Ilman Muttaqien mengatakan, secara keseluruhan aspirasi buruh kali ini diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan.

“Pimpinan (kepala cabang) tidak ada di tempat dikarenakan ada dinas luar kota tanggal 18-20 September ke Riau, Sumatera memenuhi kewajiban kegiatan internal BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ia menyatakan, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk sesegera mungkin menindaklanjuti aspirasi hari ini, “dengan mengundang kembali para pimpinan SP/SB se-KBB untuk dapat bertemu dengan kepala cabang,” katanya.