Breaking News
Trending Tags

SKPD Kota Sukabumi Digilir Mengawasi Lapang Merdeka Sukabumi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 10 Okt 2022
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.idWali Kota Sukabumi menugaskan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Sukabumi, untuk melakukan pengawasan secara bergantian terhadap Lapang Merdeka Sukabumi dan Alun-alun Terintegrasi, Senin (10/10).

Meskipun telah dilakukan serah terima dari pengembang kepada Pemerintah Kota Sukabumi, namun hingga kini belum adanya leading sektor sebagai penanggung jawab terhadap dua bangunan ikonik di Kota Sukabumi tersebut.

Seperti yang dikatakan Camat Warudoyong, Ratna Hermayanti, yang kebetulan mendapatkan tugas giliran mengawasi Lapang Medeka Sukabumi. Dirinya mengatakan, penugasan tersebut resmi diberlakukan seusai hasil rapat yang dilakukan bersama Wali Kota Sukabumi bersama SKPD yang ada.

Baca Juga: Lapang Merdeka dan Alun-alun Kota Sukabumi, Resmi Ditutup Sementara

“Untuk hari ini, kami dari petugas aparatur wilayah Pemerintahan Kecamatan Warudoyong, mendapatkan giliran menjaga Lapang Merdeka Sukabumi,” ujarnya.

Lanjutnya, biasanya tugas bergilir itu berlangsung satu minggu sekali dan digilir untuk setiap SKPD. Untuk saat ini, Kecamatan Warudoyong bertugas bersama dengan Kecamatan Baros, yang mengawasi di seputaran wilayah Alun-alun Terintegrasi.

“Intinya kita bersama-sama menjaga keindahan dan kenyamanan di seputaran wilayah Lapang Medeka Sukabumi dan juga Alun-alun terintegrasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Lakukan Peninjauan, Walikota Sukabumi Sebut Pembangunan Alun-Alun dan Lapdek, Sudah Rampung

Masih menurut Ratna, pada dasarnya kegiatan ini merupakan langkah dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk mendukung tugas Satpol PP Kota Sukabumi dalam menjaga kawasan fasilitas publik Lapang Merdeka Sukabumi dan juga Alun-alun Terintegrasi.

“Kami dari SKPD hanya membantu, leading sektor untuk penegakan aturannya ada di Satpol PP. Jadi kami membantu mengawasi agar pengunjuk tidak merusak fasilitas yang ada, kemudian pedagang juga tidak memasuki kawasan yang dilarang berjualan,” jelasnya.

Sebagaimana yang pernah diberitakan sebelumnya, pengembang dua bangunan ikonik tersebut sudah melakukan serah terima kedua kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Namun memang hingga saat ini belum ditunjuk penanggungjawab atas dua bangunan publik tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diberikan DPUTR Kota Sukabumi, hingga saat ini masih menunggu keputusan Wali Kota Sukabumi untuk penujukan leading sektor mana yang akan menjadi penanggungjawab Lapang Merdeka Sukabumi dan juga Alun-alun Terintegrasi. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PMII Kota Sukabumi, Tolak Revisi RUU KPK

    PMII Kota Sukabumi, Tolak Revisi RUU KPK

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBinews.id — KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pegerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) cabang kota sukabumi, berpendapat bahwa KPK ialah lembaga yang memikul harapan masyarakat […]

  • Tingkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Lewat Karasa

    Tingkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Lewat Karasa

    • calendar_month Rabu, 15 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur penunjang pemerintah yang berperan menanamkan ideologi wawasan kebangsaan. Salah satu yang harus dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman terkait nilai-nilai kebangsaan melalui penyebarluasan informasi melalui sosialisasi yang menarik dan mudah di terima oleh masyarakat. Hal itu ditegaskan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada saat Pengukuhan […]

  • Pembangunan Rumah Deret Tamansari Terindikasi Korupsi, Diduga DPKP3 Kota Bandung ‘Main Mata’ Dengan PT GKSR

    Pembangunan Rumah Deret Tamansari Terindikasi Korupsi, Diduga DPKP3 Kota Bandung ‘Main Mata’ Dengan PT GKSR

    • calendar_month Minggu, 13 Nov 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 47
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id  – Pembangunan rumah deret (Rudet) Tamansari saat ini memasuki tahap ketiga. Namun disinyalir melahirkan sederet permasalahan, baik dari pihak. Perkara yang disoroti BPK, yakni dugaan adanyah indikasi korupsi yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung ataupun pihak kotraktor dalam ini PT Global Karya Sejahtera Raya (GKSR). Berdasarkan […]

  • Yuk Buruan Bayar, Pemkot Bandung Hapus Tunggakan PBB Hingga 100 Persen 

    Yuk Buruan Bayar, Pemkot Bandung Hapus Tunggakan PBB Hingga 100 Persen 

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung meluncurkan program Keringanan dan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025. Program ini memberikan potongan pokok dan penghapusan denda yang mencapai hingga 100 persen bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PBB. Kepala Bapenda Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana menjelaskan, program ini merupakan wujud kepedulian […]

  • Konsep Zero Delta Q Policy Antisipasi Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan

    Konsep Zero Delta Q Policy Antisipasi Terjadinya Banjir Saat Musim Hujan

    • calendar_month Selasa, 23 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Guna mengantisipasi terjadinya banjir pada saat musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melakukan program penanganan banjir sesuai dengan konsep zero delta Q policy. Konsep zero delta Q policy atau kebijakan selisih debit nol, artinya penanganan tata kelola air hujan dialirkan sesuai kapasitas saluran yang ada dan tidak […]

  • Masri Ikoni : Keberagaman Merupakan Hidayah Untuk Indonesia

    Masri Ikoni : Keberagaman Merupakan Hidayah Untuk Indonesia

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    JAKARTA,MBInews.id –  Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni mengatakan keberagaman merupakan Hidayah untuk Indonesia. Jangan sampai keberagaman yang ada di Indonesia menjadi celah untuk dapat memecah belah bangsa ini. Hal tersebut terungkap saat Diskusi Kebangsaan dengan tema “Bingkai Persatuan Indonesia Dalam Semangat Kebhinekaan” yang diadakan di Aula GPII di Menteng Jakarta Pusat, (25/7/2019). Yang bisa […]

expand_less