Breaking News
Trending Tags

Bapenda Kabupaten Bandung Dukung Kebijakan Pemprov Jabar Permudah Pembayaran Pajak Kendaraan Tanpa KTP

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kabupaten Bandung, Mbinews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan kebijakan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik.

Aturan ini mulai berlaku pada 6 April 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 47/01.03.02 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.

Aturan ini berlaku di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat, dengan harapan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Menanggapi kebijakan itu, pejabat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung melalui Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, Dudi Duradjat, menyatakan bahwa persoalan administrasi kepemilikan kendaraan, khususnya kendaraan bekas, selama ini menjadi kendala klasik di masyarakat.

“Meski pembayaran pajak dipermudah, kami tetap mengimbau masyarakat untuk segera melakukan balik nama kendaraan. Ini penting untuk kepastian hukum dan menghindari persoalan di kemudian hari,” ujar Dudi.

Ia menjelaskan, banyak wajib pajak sebelumnya terkendala karena tidak memegang KTP pemilik pertama.

Dengan aturan baru ini, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit.

Namun demikian, Dudi mengingatkan kemudahan tersebut tidak berarti mengabaikan kewajiban administrasi lainnya, termasuk proses balik nama kendaraan.

Menurut dia, kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Selain menyederhanakan prosedur, kebijakan ini juga dinilai mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Jawa Barat. (Mindra) 

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Walikota Bandung Minta Warga Jaga Lingkungan Dan Keluarga Dari Paparan Narkoba

    Walikota Bandung Minta Warga Jaga Lingkungan Dan Keluarga Dari Paparan Narkoba

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial prihatin atas tertangkapnya Kapolsek Astana Anyar beserta belasan anggotanya oleh Propam Polda Jabar yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. “Prihatin saya,” ujar Oded di Kantor LPM Kota Bandung, Kamis (18/2/2021). Oded yakin, Polri pasti memiliki aturan dan sanksi bagi anggotanya yang melanggar.”Institusi kepolisian punya aturan dan […]

  • Mencegah Penambahan Reklame di Tempat Terlarang, Diberlakukan Moratorium Reklame

    Mencegah Penambahan Reklame di Tempat Terlarang, Diberlakukan Moratorium Reklame

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 19
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews —  Panitia Khusus (Pansus) 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Reklame terkait pembahasan pemberlakuan moratorium reklame. Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaja, SE., MM dalam kesempatannya menyampaikan, Raperda reklame tengah dibahas Pansus 3 DPRD Kota Bandung pemberlakukan  moratorium reklame. “Jadi […]

  • Bandung Tawarkan 21 Ribu Titik PJU Baru untuk Investor Swasta

    Bandung Tawarkan 21 Ribu Titik PJU Baru untuk Investor Swasta

    • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menawarkan proyek investasi pembangunan dan revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan unsolicited. Proyek ini bernilai hingga Rp426,8 miliar dan mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan atau “manage service” lebih dari 21.067 titik lampu jalan baru di seluruh wilayah […]

  • Diaga Muda Sukabumi ; Gegara Omnibus Law, DPR Langgar Hak Demokrasi

    Diaga Muda Sukabumi ; Gegara Omnibus Law, DPR Langgar Hak Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Diaga Muda Indonesia Kabupaten Sukabumi menolak pengesahan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Pasalnya DPR RI sama sekali tidak mengakomodir kepentingan Rakyat. ” Kami menyangkan atas sikap yang diambil oleh DPR RI karena telah menetapkan RUU Omnibuslaw menjadi UU, kami melihat bahwa atas penetapan Omnibus Law ini DPR RI tidak mengindahkan apa […]

  • Panwascam Katapang Bersama stakeholder Setempat Gelar Rakor Bahas Pengawasan Pemilu 2024

    Panwascam Katapang Bersama stakeholder Setempat Gelar Rakor Bahas Pengawasan Pemilu 2024

    • calendar_month Rabu, 6 Des 2023
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Kab Bandung,Mbinews.id–Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Katapang gelar Rapat Koordinasi libatkan stakeholder terkait dengan tahapan-tahapan kampanye Pemilu 2024 di Kedai Kampung Buhun, kampung Junti Hilir, Ds. Sangkanhurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung. (6/12/2023) dihadiri oleh Ketua Panwascam Katapang, Ferry Vebrian Hamdani, Koordinator Divisi P3S, Ra’abi Ghulamin Halim dan Rijal Mustofa selaku Koordinator Divisi HP2HM Panwascam Katapang, serta […]

  • Cukup Dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikat Halal Dan HAKI

    Cukup Dengan NIB, UMKM Bisa Lanjut Sertifikat Halal Dan HAKI

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 21
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Jika bicara tentang perizinan produksi, terlintas langsung dalam benak proses panjang dan berbelitnya persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, tenang saja, bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin membuat izin legalitas usaha, HAKI, dan sertifikasi halal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) semua legalitas produksi bisa diakses dengan mudah. Kepala […]

expand_less