Breaking News
Trending Tags

DPRD Bandung Mendorong Transparansi dan Operasi Pasar untuk Jaga Ketersediaan Pangan

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
  • visibility 63
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG,Mbinews  –
DPRD Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperketat pengawasan distribusi pangan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan dan pemerataan akses pangan bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, menyampaikan bahwa secara umum harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Namun, terdapat indikasi penurunan daya beli masyarakat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan usai pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di sejumlah titik, antara lain Pasar Kosambi dan Yogya Sunda, yang dilakukan bersama anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Bandung, termasuk Muhammad Farhan.

Antisipasi Panic Buying

Siti Marfuah menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi aksi borong (panic buying) yang dapat dipicu oleh isu global, termasuk konflik internasional.

Menurut dia, meskipun dampaknya belum signifikan, pemerintah daerah perlu memastikan kondisi pasar tetap terkendali agar tidak memicu kepanikan di masyarakat.

Pentingnya Transparansi dan Pengawasan

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data dari pengelola pasar untuk mencegah praktik penimbunan barang. Pengawasan distribusi dinilai perlu diperkuat agar tidak terjadi ketimpangan pasokan di lapangan.

Selain itu, pengelola pasar diharapkan dapat secara rutin memperbarui dan melaporkan aktivitas pembelian dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya pengendalian distribusi.

Dorongan Sinkronisasi Data dan Operasi Pasar

DPRD juga mendorong Pemkot Bandung untuk melakukan sinkronisasi data terkait ketersediaan dan distribusi pangan. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan.

Edukasi Konsumsi Masyarakat
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dan rasional dinilai perlu terus ditingkatkan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar dan mencegah terjadinya kepanikan.

Siti Marfuah berharap Pemerintah Kota Bandung dapat mengambil langkah strategis secara responsif guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nasabah “Dirugikan” Laporkan PT. Pegadaian Syariah Persero Ke BPSK Sukabumi :Tidak Sesuai Aturan Syariah

    Nasabah “Dirugikan” Laporkan PT. Pegadaian Syariah Persero Ke BPSK Sukabumi :Tidak Sesuai Aturan Syariah

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    SUKABJMI, MBInews.id – Cabang PT Pegadaian Syariah Persero CPS Kebonjati Sukabumi dilaporkan nasabah Siti Nurlela ke Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Sukabumi. Jumat (14/08/2020). Siti Nurlela merasa dirugikan, pasalnya mengangangsur pinjaman uang 31 juta, dari total pinjaman jumlahnya 50 Juta. Namun selama Nurlela mengangsur pinjam tersebut, pihak PT Pegadaian Syariah Persero CPS Kebonjati Sukabumi tidak […]

  • Rapat Paripurna PAW Lantik Dudy Pamuji Sebagai Anggota DPRD Jabar

    Rapat Paripurna PAW Lantik Dudy Pamuji Sebagai Anggota DPRD Jabar

    • calendar_month Sabtu, 1 Okt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 15
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Dudy Pamuji dari Fraksi Partai Golongan Karya. Pengambilan sumpah/janji dimpimpin langsung oleh, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat. Dudy Pamuji dilantik sebagai Anggota […]

  • Buka Konfercab III Muslimat NU. Wali Kota:  Sinergi untuk Percepatan Pembangunan

    Buka Konfercab III Muslimat NU. Wali Kota: Sinergi untuk Percepatan Pembangunan

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 18
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan, pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disampaikan saat membuka Konferensi Cabang III Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Sukabumi, di Toserba Selamat, Kamis (8/1/2026). “Kita tidak bisa membangun Kota Sukabumi hanya oleh pemerintah. Program pembangunan harus dikerjakan bersama seluruh elemen […]

  • Dalih Kemanusiaan, IMM Minta Pilkada Ditunda Sampai Pandemi Usai

    Dalih Kemanusiaan, IMM Minta Pilkada Ditunda Sampai Pandemi Usai

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Pengurus IMM Cabang Sukabumi Raya

  • Menjadi Binaan Bank BRI, Cikaso Terus Menunjukkan Perkembangan Positif sebagai Desa Wisata Unggulan

    Menjadi Binaan Bank BRI, Cikaso Terus Menunjukkan Perkembangan Positif sebagai Desa Wisata Unggulan

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Kuningan || MBInews.id – Desa Cikaso yang terletak di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat terus menunjukkan perkembangan positif sebagai Desa Wisata Unggulan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kecerdasan dan kekompakan Pemerintah Desa bersama warga. Dalam memanfaatkan Potensi Lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus menjaga Kelestarian Lingkungan. Sebagai salah satu Desa BRILian Binaan BRI, […]

  • Gagal Bayar PBB, Pengamat Tuding di Kabupaten Bekasi Beredar Blanko PBB Palsu

    Gagal Bayar PBB, Pengamat Tuding di Kabupaten Bekasi Beredar Blanko PBB Palsu

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Mbinews.id– Pengamat Kebijakan Publik di Bekasi R.Meggi Brotodihardjo mengungkapkan persoalan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menimbulkan gagal bayar/tagih dan polemik , seharusnya tak perlu terjadi jika semua pihak memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Meggi mengatakan pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas […]

expand_less