Komisi V DPRD Jawa Barat Terima Audiensi Pengurus Karang Taruna Bahas Permasalahan Sosial di Kalangan Pemuda
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Senin, 8 Mei 2023
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan menerima audiensi pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar, Bandung, Senin (8/5/2023) (Humas DPRD Jawa Barat)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bandung – Komisi V DPRD Jawa Barat menerima audiensi pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar, Bandung, Senin (8/5/2023).
Audiensi diterima Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan di ruang Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar.
Dalam audiensi tersebut, dibahas sejumlah permasalahan sosial khususnya yang kerap dihadapi generasi muda. Termasuk dibahas rumusan kebijakan program kerja organisasi yang mendukung program atau kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Memo Hermawan mengatakan, hasil pertemuan dengan pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar akan disampaikan dalam rapat Komisi V DPRD Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jabar melalui nota komisi.
Sementara terkait dukungan anggaran, pihaknya meminta jajaran pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar mengumpulkan peraturan-peraturan pembanding untuk dijadikan payung hukum.
“Perlu ada payung hukum bagaimana peran aktif Karang Taruna yang ada di tingkat desa, karena kalau memiliki payung hukum bisa (layak) diturunkan ke Peraturan Daerah (Perda), sehingga ada koneksi,” kata Memo Hermawan, Bandung, Senin (8/5/2023).
Memo Hermawan berharap kedepan Karang Taruna dapat berkolaborasi dengan pemerintah di berbagai sektor. Selain itu, diharapkan Karang Taruna dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online.
“Saya berharap (Karang Taruna) harus ada kemitraan, seperti di sektor wisata maupun pemerintah. Umpanya, di Biro Hukum mungkin (bisa) berperan aktif harus linier kebawah agar bisa membantu secara hukum atau pendamping yang mengurus hukum di desa – desa,” harap Memo Hermawan.
“PPDB itu kira-kira dua bulan lagi, dan perlu dibantu juga orang-orang yang tidak mampu. Misalkan yang tidak bisa sekolah, kita monitor agar kita bisa bekerja sama. Saya banyak menemukan orang tidak bisa sekolah dan itu adalah bagian dari masalah sosial,” sambungnya.
Di akhir, Memo Hermawan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Karang Taruna Provinsi Jabar atas koordinasi yang telah dilakukan selama ini.
“Kita sepakat Karang Taruna adalah mitra kami, dan aspirasi Karang Taruna akan kita kawal,” ucap dia mengakhiri. *
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar