Breaking News
Trending Tags

Tim Kuasa Hukum Toto, Optimis Hakim Akan Kabulkan Permohonan Praperadilan Kliennya

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 10 Jan 2020
  • visibility 133
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, MBInews.id – Sujarwanto SH MH Hakim Tunggal Praperadilan Mega Proyek Meikarta dengan Pemohon Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Tbk Bartholomeus Toto, menerima kesimpulan dari masing-masing pihak.

“Saya terima laporan kesimpulan dari pemohon dan termohon, dan kita lanjutkan sidang dengan agenda pembacaan Keputusan hari Selasa (14/1/2020)
mendatang,” ungkapnya pada para pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2020)

Kedua belah pihak bersikukuh pada dalil masing-masing terkait penetapan tersangka Bartholomeus Toto.
Tim Kuasa Hukum Bartholomeus Toto dari Kantor Advokat, Supriyadi SH MH optimis Hakim akan mengabulkan permohonan praperadilan kliennya.

Menurut Sultan Abdul Basit SH, kami minta pada Hakim untuk mengabulkan permohonan pra peradilan kami.
“Kesimpulan kami meminta kepada hakim menerima dan mengabulkan permohonan kami itu point pentingnya, karena banyak kejanggalan yang dilakukan KPK dalam penetapan tersangka klien kami dan membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan KPK,” ucapnya

Lebih lanjut Abdul Basit menambahkan KPK dalam menetapkan tersangka tidak menggunakan 2 alat bukti.
“Dalam norma penetapan tersangka ini kan minimal 2 alat bukti, sekarang ini sudah buktinya satu pengambilannya tidak legal lagi, apa yang bisa dibenarkan secara norma menurut saya ini fatal yang dilakukan KPK,” pungkasnya.

“Dalam menetapkan tersangka penyidik bisa menggunakan putusan pengadilan,” ujarnya.
Mendengar keterangan saksi Ahli kuasa hukum Pemohon Yusrizal SH membantahnya.

Menurut Yusrizal KPK dalam menetapkan seseorang tidak bisa hanya berdasarkan putusan pengadilan
“Kami membantah keterangan ahli terkait dengan penetapan tersangka bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, seharusnya penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti, Keputusan pengadilan itu digunakan penyidik sebagai bahan dan penyidik harus memeriksa kembali orang-orang yang terkait dengan orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Ditegaskannya kami juga menanyakan 2 alat bukti yang disampaikan KPK dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon. (**).

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Realistic Cup Mockup

    Realistic Cup Mockup

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Intro text we refine our methods of responsive web design, we’ve increasingly focused on measure and its relationship to how people read. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind […]

  • DPD Partai Nasdem Kota Bandung Berikan Bantuan Program S1 Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19

    DPD Partai Nasdem Kota Bandung Berikan Bantuan Program S1 Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 126
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Partai NasDem Kota Bandung menyadari bahwa dalam kondisi pandemi ini, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan berimbas terhadap segala bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan Rendiana Awangga, atau sering disapa Kang Awang selaku ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung menyampaikan hal itu dalam acara Pemberian Beasiswa S1 Bagi masyarakat terdampak […]

  • Diperkirakan 49 Perda dan Pergub Dilakukan Peremajaan, Thomas Dachi : Tidak Singkron Dengan UU Omnibuslaw

    Diperkirakan 49 Perda dan Pergub Dilakukan Peremajaan, Thomas Dachi : Tidak Singkron Dengan UU Omnibuslaw

    • calendar_month Jumat, 4 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 161
    • 0Komentar

    MEDAN, MBInews.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Thomas Dachi SH mengaku akan melakukan peremajaan terhadap Peraturan Hukum Daerah yang dianggap tidak singkron dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibuslaw). Demikian disampaikan anggota Komisi A tersebut saat bertemu di ruang kerjanya fraksi Gerindra DPRD Sumut, Jalan Imam […]

  • Tinjau Pos Kamling, Lurah Karangmekar  Laksanakan Program Monsis

    Tinjau Pos Kamling, Lurah Karangmekar Laksanakan Program Monsis

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Mbinews.id, Cimahi– Kelurahan Karangmekar di tunjuk sebagai lokasi monitoring siskamling yang berlokasi di Mesjid Al-Fattah Pusdikhubad jalan Kalidam rt 07/10 kelurahan Karang Mekar, Jum’at malam, (13/9/19). Hal ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat. Hadir dalam acara monitoring siskamling ini diantaranya Lurah Karangmekar, Camat Cimahi Tengah, Bintara TNI Pembina Desa (Babinsa), Bintara Polri Pembina […]

  • Komisi A Sodorkan Sejumlah Masukan bagi BKPSDM

    Komisi A Sodorkan Sejumlah Masukan bagi BKPSDM

    • calendar_month Kamis, 14 Jul 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 194
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Komisi A DPRD Kota Bandung mengadakan rapat kerja mengevaluasi kinerja Triwulan II T.A. 2022 bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi A, Selasa (12/07/2022). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua komisi A DPRD Kota Bandung yaitu Bapak H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., dan dihadiri juga […]

  • Susun Perencanaan Pembangunan, Bappeda Libatkan Kelompok Disabilitas, Lansia, Perempuan dan Anak

    Susun Perencanaan Pembangunan, Bappeda Libatkan Kelompok Disabilitas, Lansia, Perempuan dan Anak

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 165
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id– Sebagai bentuk kepedulain untuk memprioritaskan hak kebutuhan anak, disabilitas, lansia, dan perempuan. Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setemapt, menggelar Forum Group Discussion (FGD) perencanaan pembangunan bagi disabilitas, lansia, perempuan dan anak, disalah satu Hotel Kawasan Siliwangi, Kota Sukabumi. Rabu, (06/11/2024). FGD yang digelar tersebut, menjadi langkah strategis untuk […]

expand_less