Breaking News
Trending Tags

Anggota Komisi IV DPRD Hasbullah Rahmad Siap Terus Serap dan Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Jawa Barat

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 8 Des 2023
  • visibility 139
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews, — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekaligus Ketua Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, terus berupaya  memaksimalkan perannya dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi warga Jawa Barat, khsusnya di Depok dan Bekasi agar bisa direalisasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selama menjabat sebagai wakil rakyat di tingkat Provinsi Jawa Barat, sudah banyak aspirasi masyarakat yang di kawal Hasbullah Rahmad.

Beberapa aspirasi yang dikawal Hasbullah di antaranya adalah subsidi SPP bagi siswa siswi di sekolah negeri maupun swasta, yang ada di Provinsi Jawa Barat.

“Saya  dan rekan – rekan di Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat tetap mempertahankan susbsidi SPP sekolah, baik itu sekolah negeri, swasta, hingga madrasah,” ucap pria yang juga anggota Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat ini.

Menurut Hasbullah, perjuangan untuk mempertahankan subsidi SPP terbilang cukup berat, lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, Hasbullah akan terus berupaya apa pun caranya  agar subsidi SPP tetap ada.

“Subsidi itu bisa Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta per siswa se Jawa Barat. Ini kan sangat besar sekali menguras APBD. Tapi demi keberlangsungan regenerasi di Jawa Barat, kami tetap mempeprtahankan subsidi SPP ini, karena pendidikan adalah urusan wajib bagi pemerintah,” tutur dia.

Selain masalah pendidikan, Hasbullah juga fokus dalam mengawal ketersediaan lahan sawah di Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan warga Jawa Barat.

“Sawah di Jawa Barat ini sekarang kan ada  750 ribu hektar. Karena saya menjadi ketua pansus tata ruang wilayah Jawa Barat, diprediksi sampai tahun 2040an penduduk Jawa Barat kan sudah 60 juta jiwa.  Maka kalau kita bandingkan secara grafis jika tahun 2040 penduduk jawa barat sudah 60 juta lebih,  maka harus ada ketersediaan minimum tujuh juta  hektar sawah,” ungkap dia.

Oleh karena itu, lanjut Hasbullah, dari 750 ribu hektar sawah yang ada saat ini, pihaknya akan menaikkan 30 persen lahan untuk  mengimbangi pertumbuhan penduduk sampai 2040.

“Sekarang kan jumlah penduduk Jawa Barat hampir 50 juta jiwa. Itu kenapa kami targetkan naik 30% karena kami menginginkan suplai asupan pangan di Jawa Barat terpenuhi,” imbuh dia.

Hasbullah menjelaskan, untuk menunjang pertambahan lahan sawah baru ini, pihaknya akan membangun irigasi baru.

“Contoh, kami pernah membangun irigasi di Caringin Sukabumi.  Kalau irigasi di Caringin sudah nyambung maka kita bisa menciptakan 1600 hektar sawah di situ. Kedua,  kami juga akan membangun irigasi pada lahan sawah yang bercocok tanamnya hanya setahun sekali karena  mengandalkan hujan. Kalau itu kami masukan air irigasi kan bisa setahun tiga kali bercocok tanam,” kata dia.

Dia menyebut, untuk  meningkatkan produktivitas panen sawah dalam rangka  memenuhi kebutuhan pangan di  Jawa Barat, ada dua cara yang tertuang dalam aturan Perda RT/RW  Jawa Barat.

“Pertama kami  akan mengkonversi lahan lahan Palawija untuk menjadi sawah,  lewat pembangunan irigasi baru. Yang kedua, sawah yang sudah ada exciting yang mengandalkan tandan hujan itu kalau bisa dimasukan irigasi itu bisa produktivitasnya meningkat. itu bisa dua kali setahun dan tiga kali setahun,” beber dia.

Bagi Hasbullah, dengan meningkatkan kapasitas produksi di exciting lahan yang sudah ada 750 ribu hektar ini,  dan menambah luas sawah baru itu, kelak di 2040 ketika Jawa Barat sudah 60 juta penduduk, Pemerintah Jawa Barat tidak akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarkat.

“Ya kita tidak akan impor beras dari provinsi lain gitu, kan terencana programnya. agar keseimbangan ruang terbuka pangan dengan jumlah kebutuhan penduduk itu bisa seimbang,” terang dia.

Sedangkan khusus di Kota Depok, tambah Hasbullah, tidak ada lagi sawah. Hanya ada kawasan pertanian kota skala kecil. Menurut Habsullah, lahan pertanian kota di Depok ada kurang lebih 5-4 hektar pemberian dari Pemerintah Pusat kepada Kota Depok.

“Gak ada lagi sawah di Depok, adanya hanya lahan pertanian kota yang diberikan Pemerintah Pusat ke Kota Depok, itu ada di daerah Citayam. Tanaman di sana hanya berupa Palawija dan pertanian kota pada umumnya,” beber dia.

Dia menambahkan, ke depan, dia akan terus fokus mengawal pembangunan di Kota Depok. Beberapa aspirasi yang sedang dia perjuangkan adalah pembangunan sekolah baru, pembangunan destinasi wisata berbasis situ.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 40 Siswa SD di Wilayah Region 9 Bandung Raih Beasiswa Pendidikan dari BRI Peduli Senilai 100 Juta

    40 Siswa SD di Wilayah Region 9 Bandung Raih Beasiswa Pendidikan dari BRI Peduli Senilai 100 Juta

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 144
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Peduli menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp100 juta yang diperuntukan bagi 40 siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah kerja Region 9 Bandung. Program BRI Peduli ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Satu sekolah penerima beasiswa diantaranya yakni, 20 siswa dari SDN […]

  • Ratusan Massa Geruduk Kantor Disdik Jabar

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Bandung, BEDAnews.com- Ratusan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia dan Ikatan Pelajar Persis menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kamis(2/5). Dalam aksinya mereka mendesak pemerintah agar segera memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Diantaranya, transparansi anggaran, penghapusan ujian nasional, dan realisasi wajib belajar 12 tahun. Koordinator […]

  • Lounching Pertama Dikota Bandung,  GrabKitchen Hadirkan Berbagai Makanan Favorit

    Lounching Pertama Dikota Bandung, GrabKitchen Hadirkan Berbagai Makanan Favorit

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 149
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Setelah di Jakarta,  GrabKitchen lounching pertama di kota  Bandung,untuk bisa memuaskan  dan membuat masyarakat lebih nyaman dalam memesan makanan favorit mereka Berlokasi di Tubagus Ismail, cabang baru GrabKitchen menghadirkan 10 merchant dan kuliner favorit untuk masyarakat Dalam sambutanya , Ichmeralda Altri Rachman, Head of Marketing GrabFood and New Business, Grab Indonesia,Pembukaan GrabKitchen […]

  • OPD Kota Bandung Harus Fokus Tujuh Arahan Presiden

    OPD Kota Bandung Harus Fokus Tujuh Arahan Presiden

    • calendar_month Jumat, 3 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 150
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandung untuk menjalankan dan mengakselerasi arahan presiden terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut diungkapkan Pj.Walikota Bandung ,saat memimpin Rapat Pimpinan di Balai Kota Bandung, Kamis 2 November 2023. Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan kepada para Penjabat Kepala […]

  • Bahas Tiga Raperda, DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus

    Bahas Tiga Raperda, DPRD Kota Bandung Bentuk Pansus

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 144
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dan membentuk Panitia Khusus untuk membahas 3 Buah Raperda Kota Bandung, yang berasal dari Lembaran Kota Tahun 2020 nomor 10,11 dan 12 di Gedung DPRD Kota Bandung jalan Sukabumi nomor 30 Bandung, Selasa (17/11/2020). Ketiga Rancangan Perda tersebut, diantaranya Raperda tentang Kawasan […]

  • Tahun Ini, Pemkot Sukabumi Diganjar DBHCHT Sebesar Lima Miliar Lebih

    Tahun Ini, Pemkot Sukabumi Diganjar DBHCHT Sebesar Lima Miliar Lebih

    • calendar_month Jumat, 12 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 156
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi kebagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah pusat sebesar Rp5 miliar lebih. Anggaran sebesar itu, akan dimanfaatkan oleh tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yakni, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Perekenomian, Dinas […]

expand_less