Kinerja ASN Bandung Disorot! Radea Respati Singgung Kesenjangan Gaji, WFA hingga Lelang Jabatan
- account_circle MBI Admin
- calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
- visibility 114
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, Mbinews – Radea Respati Paramudhita menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung yang dinilai masih belum optimal. Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Namun, Radea mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan ASN yang bekerja pada standar minimum, minim inovasi, dan belum menunjukkan semangat pelayanan publik secara maksimal.
“ASN tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif, tetapi harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Kesenjangan Gaji Jadi Sorotan
Radea juga menyinggung ketimpangan kesejahteraan antara ASN dan tenaga kerja lain seperti petugas kebersihan, tenaga pemilah sampah, hingga guru honorer.
Di lapangan, masih banyak tenaga kerja yang hanya menerima sekitar Rp1,25 juta per bulan, bahkan guru honorer ada yang digaji ratusan ribu rupiah meskipun memiliki tanggung jawab besar.
“Kondisi ini menjadi ironi. Keadilan sosial harus menjadi perhatian, di mana kesejahteraan seharusnya sebanding dengan beban kerja dan kontribusi,” ujarnya.
ASN Dituntut Tunjukkan Kinerja Seimbang dengan Gaji
Dengan penghasilan dan tunjangan yang relatif lebih tinggi, ASN dituntut menunjukkan profesionalisme, integritas, serta kinerja optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
WFA Dinilai Berisiko Turunkan Layanan
Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di Jawa Barat juga menjadi perhatian. Menurut Radea, sistem kerja fleksibel seperti empat hari di kantor dan dua hari WFA berpotensi menurunkan kualitas pelayanan jika tidak diawasi secara ketat.
Ia pun berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan di Kota Bandung tanpa indikator kinerja yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat.
Lelang Jabatan Harus Transparan
Selain itu, proses lelang jabatan juga dinilai perlu dievaluasi. Radea menekankan pentingnya keterlibatan DPRD untuk memastikan transparansi dan menjaga prinsip meritokrasi dalam birokrasi.
Menjelang Hari Raya Idulfitri, Radea mengajak seluruh ASN menjadikan momen ini sebagai refleksi untuk meningkatkan integritas, motivasi, dan semangat pengabdian.
“Peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama demi menghadirkan pemerintahan yang adil, profesional, dan berorientasi pada masyarakat,” tutupnya.
Saat ini belum ada komentar